Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
APBD Kukar 2027 diproyeksikan menyusut menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, mendorong Pemkab melakukan efisiensi belanja operasional sekitar Rp700 miliar dan mengoptimalkan pendapatan untuk menjaga pelayanan serta pembangunan daerah.
KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027 diproyeksikan turun menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, dari sekitar Rp7,9 triliun pada 2026. Penurunan kemampuan keuangan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperketat belanja operasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar pelayanan pemerintahan serta program pembangunan tetap berjalan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan kondisi fiskal menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Penyusunan visi dan misi kepala daerah sebelumnya mengacu pada kemampuan APBD selama tiga tahun terakhir yang relatif lebih tinggi dibandingkan proyeksi anggaran mendatang.
Pada 2023, APBD Kukar tercatat sekitar Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024. Sementara itu, APBD 2025 berada pada kisaran Rp12,5 triliun sebelum menurun menjadi sekitar Rp7,9 triliun pada 2026.
Dengan proyeksi APBD 2027 sebesar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, kemampuan keuangan daerah diperkirakan kembali menyusut sekitar Rp1,8 triliun hingga Rp2 triliun dibandingkan angka APBD 2026 yang disampaikan Aulia.
“Penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak pada kemampuan belanja kita,” ujar Aulia saat ditemui di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Menurut Aulia, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah daerah membedakan kebutuhan belanja yang harus dipenuhi dan pengeluaran yang masih memungkinkan untuk disesuaikan. Dalam pengelolaan anggaran, ia mengelompokkan kebutuhan tersebut menjadi dua komponen, yakni biaya tetap (fixed cost) dan biaya dinamis (dynamic cost).
Salah satu komponen biaya tetap yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai. Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18.000 aparatur sipil negara (ASN), yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Besarnya kebutuhan belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal secara cermat sebelum menentukan alokasi anggaran untuk kebutuhan lainnya. Sementara itu, penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah pengeluaran operasional pemerintahan, antara lain biaya listrik, air, perjalanan dinas, serta makan dan minum.
Aulia menjelaskan, anggaran operasional yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1,1 triliun selama periode 2023 hingga 2025 ditargetkan turun menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026. Penyesuaian tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah mengurangi pengeluaran yang masih dapat dikendalikan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
“Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar di perspektif biaya operasional,” katanya.
Menurut Aulia, belanja pegawai dan kebutuhan operasional merupakan komponen yang harus diperhitungkan terlebih dahulu dalam menentukan kemampuan fiskal daerah. Setelah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperhitungkan, pemerintah daerah baru dapat menentukan ruang anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Di luar dari itu barulah kita bicara terkait dengan perspektif pembangunan-pembangunan lainnya,” jelasnya.
Perubahan kemampuan keuangan tersebut juga mendorong Pemkab Kukar menyesuaikan pendekatan dalam pengelolaan APBD. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah lebih banyak menghadapi tantangan penyerapan anggaran, kini perhatian diarahkan pada peningkatan pendapatan serta efektivitas penggunaan dana.
Optimalisasi penerimaan dan pengendalian belanja menjadi dua aspek yang mendapat perhatian agar kebutuhan pemerintahan dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Isu kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan bagaimana seoptimal mungkin belanja kita,” ungkapnya.
Selain membenahi pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Kukar juga mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perbaikan pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.
Aulia menyebut hasil riset pemerintah daerah menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 64, sedangkan indikator persepsi terhadap pelayanan publik berada di atas 80 persen. Salah satu aspek yang mendapat perhatian dari hasil evaluasi tersebut adalah pola komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Temuan itu menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperbaiki penyampaian informasi serta hubungan pelayanan dengan masyarakat.
Di tengah proyeksi penurunan APBD 2027, Pemkab Kukar menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan.
Melalui efisiensi belanja operasional, optimalisasi pendapatan, serta evaluasi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memastikan program pembangunan tetap dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat Kukar. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
