Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Setelah hampir satu tahun mengalami persoalan tumpang tindih lahan, masyarakat hukum adat Kedang Ipil dan PT Puncak Panglima Perkasa mencapai kesepakatan kemitraan melalui fasilitasi pemerintah tanpa menggunakan skema pembebasan tanah.
KUTAI KARTANEGARA – Persoalan tumpang tindih lahan antara Masyarakat Hukum Adat Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan PT Puncak Panglima Perkasa (PPP) mencapai kesepakatan melalui pola kemitraan setelah hampir satu tahun berlangsung. Kesepakatan tersebut dicapai melalui serangkaian audiensi dan fasilitasi pemerintah, tanpa menjadikan pembebasan lahan sebagai bentuk penyelesaiannya.
Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, mengatakan kesepakatan tersebut menjadi hasil dari proses komunikasi antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah dalam mencari penyelesaian atas perbedaan kepentingan pemanfaatan lahan.
Proses penyelesaian sebelumnya melibatkan audiensi dan rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi pemerintah. Melalui pembahasan tersebut, para pihak akhirnya mencapai komitmen untuk menjalin kerja sama.
“Alhamdulillah, setelah sekian lama melalui audiensi dan RDP yang difasilitasi pemerintah, sudah ada kesepakatan bersama untuk berkomitmen bekerja sama, baik melalui kemitraan maupun bentuk kerja sama lainnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Tenggarong, Rabu (11/11/2026).
Julkifli menjelaskan, persoalan lahan bermula dari terbitnya dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk PT PPP dengan cakupan sekitar 3.500 hektare. Dalam perkembangannya, masyarakat hukum adat Kedang Ipil menginginkan sekitar 2.000 hektare dari wilayah tersebut ditetapkan sebagai lahan adat atau tanah ulayat.
Perbedaan kepentingan atas pemanfaatan kawasan yang saling tumpang tindih kemudian memicu perselisihan di lapangan. Sejumlah upaya fasilitasi telah dilakukan sebelum masyarakat adat dan perusahaan mencapai kesepahaman mengenai bentuk kerja sama.
Menurut Julkifli, pola kemitraan menjadi pilihan yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penyelesaian yang ditempuh bukan berupa pembebasan lahan untuk ditetapkan sebagai tanah adat atau ulayat.
“Pada hari ini alhamdulillah kesepakatannya ada. Pola yang disepakati adalah kemitraan, bukan pembebasan lahan yang akan dijadikan lahan adat atau ulayat,” jelasnya.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan kepentingan masyarakat adat dan perusahaan. Namun, bentuk kegiatan kemitraan, pembagian peran, serta mekanisme pelaksanaannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Julkifli juga menerangkan bahwa lahan yang dipersoalkan berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan adat maupun hutan lindung. Menurutnya, status tersebut memungkinkan adanya pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, penentuan pihak yang berhak atas tanah dan bentuk pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan status serta dasar penguasaan lahan.
Dalam persoalan ini, KKPR yang menjadi bagian dari latar belakang perselisihan berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan terhadap tata ruang. Dokumen tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kepemilikan atau menyelesaikan klaim hak atas tanah yang diajukan para pihak.
Karena itu, kesepakatan kemitraan perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang jelas mengenai objek kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Julkifli berharap komitmen yang telah dicapai dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih baik antara masyarakat adat Kedang Ipil dan PT PPP. Ia juga berharap pola kemitraan tersebut membuka peluang peningkatan kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kedang Ipil.
Melalui kesepakatan ini, proses penyelesaian persoalan lahan diharapkan dapat berlanjut ke tahap pelaksanaan kerja sama yang memberikan kepastian bagi para pihak. Kejelasan mekanisme kemitraan dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak menjadi hal penting agar komitmen yang telah dicapai dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kedang Ipil. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
