Bupati Kutim Tegaskan Camat Bertanggung Jawab atas Posko Karhutla

Pemkab Kutim memperjelas tanggung jawab camat dan BPBD dalam penanganan karhutla sekaligus memperkuat pembentukan satgas serta pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah.

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menegaskan pembagian tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antara pemerintah kecamatan dan kabupaten. Camat bertanggung jawab terhadap posko di wilayah masing-masing, sedangkan koordinasi tingkat kabupaten berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim. Pembagian tanggung jawab tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah, terutama dalam mengendalikan personel dan mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan. Karena itu, keberadaan posko di tingkat kecamatan dinilai penting agar koordinasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten.

“Jadi di kecamatan itu camat, ya, di poskonya camat yang punya. Kalau di kabupaten BPBD,” kata Ardiansyah seusai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tentang penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam dan karhutla di Kantor Bupati Kutim, Kamis (12/11/2026).

Menurut Ardiansyah, pembagian tanggung jawab tersebut perlu didukung pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai pihak. Keberadaan satgas diperlukan untuk menyatukan unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

Tanpa koordinasi yang terorganisasi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus mengerahkan personel dan mengatur dukungan penanganan di lapangan.

“Kalau satgasnya tidak terbentuk, nah ini sulit untuk kita mengoordinir,” katanya.

Pembentukan satgas menjadi salah satu perhatian Pemkab Kutim untuk memastikan setiap unsur yang terlibat memiliki jalur koordinasi yang jelas. Dengan demikian, dukungan penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan di lapangan. Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.

Keterlibatan warga dikembangkan melalui program Desa Tangguh Bencana dan Masyarakat Peduli Api. Kedua program tersebut menjadi bagian dari pendekatan kesiapsiagaan yang menempatkan masyarakat sebagai unsur pendukung pengawasan di lingkungan masing-masing.

Menurut Ardiansyah, upaya pencegahan kebakaran tidak dapat sepenuhnya bergantung pada petugas pemerintah. Kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan diperlukan untuk membantu mengenali potensi kebakaran di wilayah yang rawan terdampak.

“Desa tangguh bencana itu sudah menjadi komitmen masuk jadi program,” ujarnya.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendukung kesiapsiagaan sejak tingkat desa. Penguatan peran masyarakat juga diharapkan membantu koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan BPBD apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan.

Di sisi lain, Pemkab Kutim memastikan pengamanan objek vital dan jalur logistik tetap menjadi perhatian dalam rangkaian penanganan karhutla yang sedang berlangsung. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, keamanan, dan stabilitas wilayah ketika menghadapi ancaman kebakaran.

Dengan memperjelas tanggung jawab posko kecamatan, memperkuat koordinasi BPBD di tingkat kabupaten, serta mendorong pembentukan satgas, Pemkab Kutim berupaya meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla.

Keterlibatan masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana dan Masyarakat Peduli Api diharapkan turut memperkuat pencegahan sehingga penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih terkoordinasi dan risiko terhadap keselamatan warga serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah