Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Bontang memperkuat keamanan informasi masyarakat melalui kesepakatan perlindungan data pribadi sekaligus meluncurkan Command Center dan Super Apps Limau untuk mengintegrasikan pelayanan pemerintahan.
BONTANG – Perlindungan data pribadi menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam memperluas layanan pemerintahan berbasis digital. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama seluruh jajaran perangkat daerah, bersamaan dengan peluncuran Command Center dan aplikasi Super Apps Limau di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan peningkatan akses layanan publik berjalan seiring dengan keamanan informasi masyarakat. Terlebih, semakin banyak aktivitas pelayanan pemerintahan yang mulai terintegrasi melalui sistem elektronik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang Andi Hasanuddin Akmal mengatakan, transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbanyak aplikasi. Integrasi proses kerja dan pengelolaan data antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar digitalisasi memberikan manfaat nyata.
“Transformasi digital menuntut kita bukan hanya piawai membuat aplikasi, melainkan mampu merajut proses bisnis pemerintah agar terpadu, lincah, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Command Center disiapkan menjadi pusat pengelolaan dan pemantauan informasi pemerintahan. Fasilitas ini akan mendukung koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), memantau pelaksanaan pembangunan, serta menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Seluruh perangkat daerah juga diminta berperan aktif menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data yang terintegrasi dinilai menjadi salah satu penentu efektivitas pengelolaan pemerintahan digital.
Di sisi pelayanan masyarakat, Pemkot Bontang memperkenalkan Super Apps Limau sebagai platform terpadu untuk mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan. Aplikasi tersebut dirancang untuk mengurangi kesulitan masyarakat dalam mencari layanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah kanal digital.
“Melalui Limau diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan secara lebih praktis dan efisien,” ucapnya.
Andi menegaskan, pengembangan layanan elektronik harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi. Karena itu, penandatanganan kesepakatan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan Transformasi Digital dan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik serta Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) 2026.
Komitmen tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui kesepakatan itu, setiap perangkat daerah diharapkan meningkatkan kesadaran aparatur dalam mengelola informasi serta mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data masyarakat.
“Melalui komitmen ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesadaran aparatur, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi,” tuturnya.
Selain penguatan keamanan digital, Pemkot Bontang juga mendorong transparansi melalui evaluasi keterbukaan informasi publik. Diskominfo Bontang telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) sejak 9 Februari hingga 7 Mei 2026.
Penilaian tersebut mengukur kesungguhan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik. Hasilnya menjadi bahan persiapan Bontang menghadapi penilaian keterbukaan informasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang mencakup kategori pemerintah daerah, perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Andi menyebutkan, sejumlah kelurahan di Bontang berhasil menempati tiga besar sementara dalam kategori kelurahan. Bahkan, seluruh posisi tiga besar sementara tersebut ditempati kelurahan dari Bontang.
“Alhamdulillah, di tingkat kelurahan, tiga-tiganya yang masuk peringkat tiga besar merupakan kelurahan Kota Bontang. Mudah-mudahan ini berlanjut terus,” harapnya.
Penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengelolaan statistik sektoral. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik sehingga kebijakan dan program pemerintah memiliki landasan data yang valid dan teruji.
Di tingkat masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) turut mendapat apresiasi atas perannya sebagai penghubung informasi pemerintah dengan warga. Keberadaan kelompok tersebut dinilai penting untuk membantu menangkal informasi bohong atau hoaks serta menyebarluaskan informasi pembangunan hingga lingkungan masyarakat.
Andi berharap peluncuran fasilitas digital, penguatan perlindungan data, dan peningkatan keterbukaan informasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan konsisten menjalankan komitmen tersebut agar digitalisasi benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang aman, transparan, terintegrasi, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kami optimistis upaya mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dapat terus kita tingkatkan,” pungkasnya. []
Redaksi 03
