Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kapolda Kalbar menegaskan pengamanan demonstrasi harus menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong penyelesaian persoalan antara mahasiswa dan kepolisian melalui dialog serta mekanisme hukum.
PONTIANAK – Kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum menjadi salah satu isu utama dalam dialog antara kepolisian dan organisasi mahasiswa di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan, pengamanan aksi demonstrasi harus dilakukan untuk menjamin aspirasi tersampaikan secara aman dan tertib, bukan untuk membatasi hak masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” di Haruna Coffee Shop, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kapolda mengajak mahasiswa dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengutamakan komunikasi dua arah, dialog, serta negosiasi ketika menghadapi perbedaan pandangan atau dinamika saat penyampaian aspirasi. Pendekatan itu dinilai penting agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan tanpa mengabaikan hak masyarakat maupun ketertiban umum.
Ia juga menekankan bahwa setiap persoalan, termasuk dugaan tindakan kekerasan, harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan bukti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak dilakukan berdasarkan prasangka, melainkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diskusi tersebut dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, termasuk Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) serta Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum). Hadir pula pimpinan dan perwakilan Kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan di Kalbar.
Kapolda mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyamakan persepsi, dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dengan kepolisian. Keterbukaan dalam berdialog diharapkan dapat membangun kepercayaan sekaligus mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat dan partisipatif.
Kegiatan yang mengangkat tema perubahan dari orasi menjadi solusi itu juga menekankan pentingnya kritik konstruktif dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi mahasiswa diharapkan tidak hanya disampaikan melalui aksi dan pernyataan, tetapi turut menghasilkan gagasan yang dapat membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, sebagaimana diberitakan Media Polri, Rabu, (11/11/2026).
Kapolda berharap hubungan mahasiswa dan kepolisian terus dibangun melalui sikap saling menghormati, keterbukaan, serta komunikasi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tanpa mengurangi ruang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Kalbar. []
Redaksi 03
