Laporan Keuangan Desa Membaik, Mahyunadi Dorong Inovasi BUMDes

Mahyunadi, Wakil Bupati Kutim, Wabup Kutim, Pemkab Kutim, Kutai Timur, keuangan desa, laporan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, BUMDes Kutim, Badan Usaha Milik Desa, pendapatan desa, ekonomi desa, kemandirian desa, pengawasan keuangan desa, administrasi keuangan desa, workshop keuangan desa, pembangunan desa, kerja sama BUMDes, potensi ekonomi lokal, transparansi anggaran desa

KUTAI TIMUR – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menilai kualitas laporan keuangan desa mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kondisi pada 2024 yang dinilainya masih kacau. Meski demikian, ia meminta pemerintah desa terus membenahi administrasi pertanggungjawaban keuangan sekaligus mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal.

Penegasan tersebut disampaikan Mahyunadi seusai menghadiri workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Bupati Kutim, Senin (26/10/2026).

Menurut Mahyunadi, peningkatan kualitas laporan keuangan desa tidak terlepas dari penguatan pengawasan, pendampingan, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa secara berkala.

“Ya, semakin hari semakin baik. Dibanding waktu laporan hasil keuangan 2024. Yang baru saya periksa itu itu kacau ya. Sekarang sudah mulai membaik. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya semakin membaik. Dengan semakin kita lakukan pengetatan-pengetatan dan pendampingan-pendampingan serta pendidikan-pendidikan termasuk workshop hari ini,” ujar Mahyunadi.

Kendati menunjukkan perkembangan positif, Mahyunadi mengakui bahwa pengelolaan administrasi keuangan desa masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Ia menjelaskan, anggaran desa pada dasarnya telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban yang tertib dan terstruktur.

Karena itu, pembenahan administrasi menjadi perhatian penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Selain menyoroti tata kelola keuangan, Mahyunadi mendorong pemerintah desa mengurangi ketergantungan terhadap Dana Desa (DD) dengan menggali sumber pendapatan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Menurutnya, BUMDes memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, termasuk menjalin kerja sama dengan perusahaan maupun kontraktor yang beroperasi di wilayah Kutim.

Peluang tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan, seperti layanan boga atau catering, serta kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan bidang usaha BUMDes.

“Tidak menutup kemungkinan urusan Bumdes menjadi pengusaha penyedia jasa bagi kontraktor-kontraktor yang ada. Misalnya catering dan lain sebagainya. Atau mungkin kontraktor dan lain sebagainya. Dalam bentuk kemungkinan sepanjang itu proses profesional dan bisa diperjuangkan. Saya berpesan itu tidak bisa menambah kekuatan pendapatan desa. Dia harus pintar-pintar menangkap dan melihat peluang yang ada,” tegas Mahyunadi.

Mahyunadi menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengembangan usaha desa agar peluang kerja sama dengan sektor swasta dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia berharap pemerintah desa tidak hanya mengandalkan transfer anggaran pemerintah, tetapi juga mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengembangkan potensi ekonomi setempat, dan memperkuat kapasitas usaha BUMDes.

Di sisi lain, Mahyunadi mengingatkan aparatur pemerintah desa agar senantiasa bersikap mawas diri dan tidak cepat berpuas diri terhadap capaian pengelolaan keuangan.

Sikap tersebut dinilainya penting untuk mendorong peningkatan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa.

Melalui penguatan administrasi keuangan dan pengembangan usaha desa, Mahyunadi berharap pemerintah desa di Kutim semakin mandiri, akuntabel, serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah