Rakor Penanganan Karhutla di Provinsi Kalteng dipimpin Kepala BNPB RI Mayjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6/2023).

Langkah Pemprov Kalteng Tetapkan Siaga Bencana Karhutla

Rakor Penanganan Karhutla di Provinsi Kalteng dipimpin Kepala BNPB RI Mayjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6/2023).

 

PALANGKA RAYA – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kian intensif meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerahnya. Musim kemarau yang bakal panjang dan cuaca ekstrem serta ancaman badai el nino, membuat Pemprov Kalteng menyalakan alarm status Siaga Karhutla.

Pemprov juga telah mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Kalteng untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023 ini. Salah satunya melalui Rakor Karhutla bersama pemerintah daerah dan Forkompimda serta kabupaten/kota.

“Penekanannya, yaitu peningkatan kesiap-siagaan personel, sarana prasarana dan penyediaan anggaran memadai untuk penanganan karhutla. Dan jika dipandang perlu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera menetapkan status siaga darurat karhutla,” ungkap Wakil Gubernur Kalteng H Edi Pratowo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6/2023).

Rapat Koordinasi (Rakor) itu dipimpin langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Suharyanto. Hadir juga Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kalteng, Sekretaris Daerah H Nuryakin bersama asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah dan instansi vertikal serta bupati/walikota se-Kalteng.

Wagub Edy Pratowo membeberkan langkah Pemprov Kalteng dalam menerapkan Siaga Bencana Karhutla di Kalteng.

Lebih lanjut, Edy yang juga Komandan Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Kalteng tahun 2023 menjelaskan, ada sembilan kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla. Berdasarkan kondisi itu, Gubernur Kalteng pun menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 29 Mei hingga 10 November 2023.

“Tujuannya, agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara optimal, sehingga tidak terjadi bencana Karhutla seperti yang dialami pada tahun 2015 dan 2019 lalu,” ujarnya.

Menurut dia, jika dibandingkan data Karhutla tiga tahun terakhir yang merupakan musim kemarau basah, maka penanganan Karhutla yang dilakukan bersama selama tahun 2023 sudah berjalan pada jalur yang tepat.

Berdasarkan data Karhutla yang terus dimonitor Posko Karhutla Kalteng sampai awal musim kemarau Dasarian II Juni 2023, diketahui jumlah hotspot (HS) yang terdeteksi sebanyak 1.129 HS atau sekitar 26 persen dari rata-rata HS tiga tahun terakhir.

Jumlah kejadian Karhutla yang dilaporkan sebanyak 192 atau sekitar 32 persen dari rata-rata kejadian tiga tahun terakhir. Sedangkan luas Karhutla yang ditangani 389,08 hektare atau sekitar 50 persen dari rata-rata luas karhutla yang ditangani tiga tahun terakhir. Sementara berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, luas karhutla seluas 1.096,27 ha atau sekitar 26 persen dari rata-rata luas Karhutla tiga tahun terakhir.

Memperhatikan data-data tersebut, Wagub Edy Pratowo percaya, dengan sinergisitas dan soliditas semua, penanggulangan Karhutla yang dilaksanakan ini bisa mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2023.

Di sisi lain, untuk pengendalian Karhutla tahun 2023, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) sebesar Rp 83 miliar. Dana itu digunakan untuk pencegahan, pemadaman, penanganan pasca Karhutla, patroli, operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Serta untuk belanja sarana prasarana yang akan dihibahkan ke pemerintah kabupaten dan kelompok MPA.

“Selain langkah tersebut, Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp 107 miliar, yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi,” kata Edy.

Sementara untuk mendukung upaya penanggulangan Karhutla di kabupaten/kota prioritas rawan karhutla, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan sebanyak 35 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla sejak 31 Mei 2023.

Personelnya berasal dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) serta relawan. Setiap hari mereka bertugas melaksanakan patroli, sosialisasi, deteksi dini dan pemadaman dini terhadap karhutla, sehingga penanganan karhutla di tingkat tapak dapat lebih efektif.

“Mengenai kesiapan personel Satgas Karhutla Kalteng, berdasarkan pendataan kami diperkirakan sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan relawan lain serta Tagana. Semua tersebar di seluruh kabupaten/kota dan siap melakukan penanganan karhutla, sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo memberikan cindera mata kepada Kepala BNPB RI Mayjen TNI Suharyanto usai Rakor Karhutla Kalteng 2023.

Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan rasa terima kasihna kepada Kepala dan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalteng, melalui bantuan dua unit helikopter patroli yang sekaligus dapat melakukan waterbombing. Operasi akan diprioritaskan untuk penanganan karhutla pada ring satu ibu kota Provinsi.

Sebagai informasi, BNPB juga memberikan dukungan sarana prasarana pemadaman karhutla untuk kebutuhan setidaknya 27 regu, dengan nilai bantuan sekitar Rp13,9 miliar. Bantuan peralatan ini akan didistribusikan ke kabupaten/kota untuk dapat dioptimalkan dalam penanganan karhutla di tingkat kelompok masyarakat.

“Dengan adanya dukungan helikopter dan sarana prasarana pemadaman karhutla, berarti dua dari empat permohonan kami ke Pemerintah Pusat telah terpenuhi. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan BNPB ke Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Edy.

Pada bagian akhir, Wagub Kalteng kembali menyampaikan dua permohonan kepada Kepala BNPB RI Mayjen TNI Suharyanto. Yaitu dukungan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

“Informasi awal akan ada operasi TMC dukungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 25 Juni-6 Juli 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi setelah itu kami mohon dukungan BNPB untuk kelanjutan operasi TMC di wilayah Provinsi Kalteng,” ujarnya.

Selanjutnya, dukungan Operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk Operasi Pemadaman Darat yang dilakukan Personil Korem 102/Panju Panjung bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng. []

Penulis/Penyunting : Agus P Sarjono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com