Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Cukup Baik

SAMARINDA – KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yusliando menuturkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 berjalan cukup baik.

Bahkan beberapa indikator kinerja melampaui target. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bappeda Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Selasa (9/1/2024).

“Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) rata rata mencapai hasil yang membanggakan. IKU dan IKK menjadi ukuran kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” papar Yusliando.

Beberapa indikator kinerja yang menunjukan hasil positif diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kaltim per Desember 2023 tercatat sebesar 78,20 melampaui IPM nasional sebesar 73,55.

Kemudian indikator tingkat kemiskinan Kaltim juga berhasil ditekan dengan angka 6,11 persen. Angka tersebut masih berada di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen.

“Angka kemiskinan tersebut masih dimungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen atau di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,” jelas Yusliando.

Selanjutnya dia menuturkan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Pemprov Kaltim kini tengah fokus mengejar tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Antara lain mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing dengan sasaran meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya daya saing perempuan.

Kemudian mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan sasaran terwujudnya diversifikasi ekonomi. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Selanjutnya juga bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan serta lahan, juga meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Terakhir, tujuan mencapai reformasi birokrasi dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntable serta berorientasi pelayanan publik,” pungkas Yusliando. []

Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono