Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin, menghadiri kegiatan Sosialisasi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Online dan peluncuran Seven Days Service (SDS) untuk percepatan pencairan SP2D, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Acara ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman, pada Selasa (27/05/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi digitalisasi keuangan yang kini mulai diterapkan secara bertahap di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan SP2D Online dan SDS, proses pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya dapat memakan waktu cukup lama, kini ditargetkan selesai maksimal dalam waktu tujuh hari kerja.
Muhammad Yamin, dalam sambutannya, menyatakan kesiapan Bankaltimtara untuk mendukung penuh inisiatif digitalisasi ini. Ia menegaskan bahwa sistem keuangan pemerintah perlu bertransformasi menuju layanan yang lebih efisien dan transparan.
“Bankaltimtara siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi proses pencairan SP2D adalah langkah nyata menuju reformasi birokrasi di bidang keuangan,” ujar Yamin.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan dari BPKAD kabupaten dan kota, bendahara pengeluaran, serta perwakilan instansi vertikal lainnya. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman teknis terkait mekanisme penerapan SP2D Online serta simulasi penggunaan layanan digital tersebut dalam pencairan dana daerah.
Pemprov Kaltim berharap sistem SP2D Online dan program SDS tidak hanya mempercepat proses administrasi keuangan, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Dengan layanan ini, percepatan penyaluran anggaran pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kinerja program-program daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan SP2D berbasis digital menjadi salah satu wujud komitmen Kalimantan Timur dalam mendorong sistem birokrasi yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (ADVERTORIAL)
Penulis: Himawan Yokominarno
