Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi 3 DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti penanganan banjir yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Meski mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota, pihak legislatif menilai perencanaan teknis dan pemaparan data penanggulangan masih belum optimal. Selasa (03/06/2025)
Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya keseriusan dalam aksi lapangan, terutama dalam perbaikan jaringan drainase yang dilakukan secara bertahap di sejumlah titik. “Kami mengakui bahwa upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda sangat masif, termasuk perbaikan drainase di seluruh kota,” Ujar Deni.
Namun di balik kerja keras itu, ia menekankan bahwa penanggulangan banjir bukanlah proyek jangka pendek. “Butuh waktu dan anggaran yang bertahap, mengingat dana tidak bisa langsung turun dalam jumlah besar sekaligus,” Jelasnya.
Salah satu hal yang disorot oleh Komisi 3 adalah belum tersedianya peta induk (blueprint) dalam format digital dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang sangat diperlukan untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. “Dinas PUPR telah memaparkan rencana mereka untuk tahun 2025 dan 2026, tetapi blueprint lengkapnya belum diberikan kepada kami,” Kata Deni.
Ia melanjutkan bahwa dokumen digital sangat dibutuhkan DPRD agar dapat melakukan kajian lebih detail dan akurat. “Kami sangat membutuhkan blueprint ini dalam bentuk data digital untuk menjadi bahan kajian dalam proses perencanaan dan penganggaran di DPRD Kota,” Tambahnya.
Komisi 3 juga menegaskan bahwa mereka telah memprioritaskan penanganan banjir dalam pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah kota. Perhatian tersebut muncul karena banjir dinilai sebagai persoalan yang semakin kompleks akibat berbagai faktor, termasuk kondisi alam.
Deni tidak menampik bahwa faktor eksternal seperti curah hujan ekstrem, naiknya air laut di Sungai Mahakam dan Karang Mumus, serta banjir kiriman dari hulu menjadi tantangan tersendiri. “Tentu saja, kami ingin mereduksi banjir di Samarinda, apalagi kejadian ini sudah berulang dua kali,” Ujarnya. Ia menambahkan bahwa anomali cuaca yang dilaporkan BMKG turut memperberat situasi.
Meski demikian, DPRD Samarinda tidak ingin hanya berfokus pada kendala alam. Menurut Deni, yang lebih penting adalah menyusun langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam batas kemampuan fiskal pemerintah. “Meskipun banyak faktor alam yang berkontribusi, fokus utama kami adalah menghitung apa yang bisa kita lakukan dan anggarkan untuk penanganan banjir. Itu yang paling penting,” Tegasnya.
Komisi 3 berharap Pemkot Samarinda segera menyerahkan blueprint lengkap sebagai landasan koordinasi dan pengawasan bersama, agar upaya penanganan banjir bisa berjalan lebih terarah dan terukur demi keamanan warga kota. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Agnes Wiguna
