Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Dalam momentum peringatan Hari Desa Nasional 2025 yang digelar di Taman Literasi Desa Loa Kulu, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). pada (20/05/25).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa keberadaan BUMDes akan dioptimalkan sebagai penyedia bahan pangan berkualitas guna menunjang keberlangsungan program MBG yang sejalan dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat diketahui telah menginstruksikan agar 20 persen dari Dana Desa (DD) dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
“Di tahun 2025, pemerintah pusat memberikan arahan agar BUMDes berperan aktif sebagai supplier bahan baku dalam program MBG. Kami saat ini sedang mengoordinasikan mekanisme pelaksanaannya, agar potensi besar BUMDes di Kukar bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Arianto.
Menurutnya, BUMDes di wilayah Kukar memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Potensi tersebut akan disinergikan ke dalam program MBG guna memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi seperti jagung, singkong, sayuran, ikan, dan daging.
“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang unik. Melalui BUMDes, kami ingin memastikan desa-desa ini tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tambah Arianto.
Pelibatan BUMDes dalam program MBG diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.
Namun, Arianto juga mengakui bahwa implementasi program MBG tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu karena perencanaan desa untuk tahun 2025 telah ditetapkan pada akhir 2024. Untuk itu, DPMD Kukar tengah mencari alternatif solusi agar program ini tetap dapat dijalankan secara efektif.
“Kami akan mencari cara agar program ini tetap bisa dijalankan, dan desa-desa akan diarahkan untuk membuat penyesuaian melalui APBDes perubahan atau mengikuti mekanisme yang diatur pusat,” jelasnya.
Dengan menjadikan BUMDes sebagai mitra utama, diharapkan desa-desa di Kukar tidak hanya menjadi penyedia bahan baku pangan bergizi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal secara menyeluruh. []
Redaksi10
