Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Di tengah peringatan Hari Desa Nasional 2025 di Taman Literasi Desa Loa Kulu, Kota Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa BUMDes akan dioptimalkan sebagai penyedia bahan pangan berkualitas untuk mendukung program MBG. Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan. “Di tahun 2025, pemerintah pusat memberikan arahan agar BUMDes berperan aktif sebagai supplier bahan baku dalam program MBG. “Kami saat ini sedang mengoordinasikan mekanisme pelaksanaannya, agar potensi besar BUMDes di Kukar bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Arianto. pada (05/05/2025).
BUMDes di Kukar memiliki kekuatan besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Potensi ini akan diintegrasikan ke dalam program MBG untuk menyediakan bahan pangan bergizi seperti jagung, singkong, sayuran, ikan, hingga daging. “Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang unik. “Melalui BUMDes, kami ingin memastikan desa-desa ini tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tambahnya.
engan melibatkan BUMDes, program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan BUMDes diyakini akan memberikan dampak nyata dalam upaya mengentaskan masalah ketahanan pangan.
Meski program MBG ini memiliki potensi besar, Arianto mengakui adanya tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perencanaan desa yang telah selesai disusun pada akhir 2024. Untuk itu, DPMD Kukar sedang mencari solusi agar program MBG tetap bisa dilaksanakan, baik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dengan menyesuaikan skema dari pemerintah pusat. “Kami akan mencari cara agar program ini tetap bisa dijalankan, dan Desa-desa akan diarahkan untuk membuat penyesuaian melalui APBDes perubahan atau mengikuti mekanisme yang diatur pusat,” jelas Arianto.
Dengan menjadikan BUMDes sebagai mitra utama, desa-desa diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi10
