Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUALA KAPUAS – DINAS Sosial Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengusulkan agar isu-isu sosial berbasis inklusi menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diajukan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin.
Kepala Dinas Sosial Kapuas, Yanmarto, mengatakan pentingnya pendekatan inklusi dalam perencanaan pembangunan, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga menciptakan keadilan sosial. Yanmarto mengungkapkan bahwa selama ini isu sosial sering kali minim perhatian dalam usulan-usulan Musrenbang kecamatan maupun desa. Hal ini terbukti dari sedikitnya jumlah usulan yang masuk di bidang sosial.
“Kami berharap setiap kecamatan dapat mengangkat isu-isu yang mencerminkan kebutuhan kelompok rentan di wilayahnya, agar usulan yang diajukan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan,” ujarnya, Rabu (08/01/2025).
Pendekatan inklusi dalam pembangunan ini melibatkan berbagai aspek. Di antaranya adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pemberdayaan ekonomi untuk kelompok marginal, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dinas Sosial juga mendorong adanya kerjasama lintas sektor agar isu sosial berbasis inklusi dapat terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.
Melalui Musrenbang, diharapkan setiap kecamatan dapat menggali dan mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat. Usulan yang berbasis inklusi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun berikutnya.
“Dengan cara ini, pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih holistik, berkelanjutan, dan adil bagi semua lapisan masyarakat,” tambah Yanmarto.
Dinas Sosial juga berharap dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, visi pembangunan inklusi di Kabupaten Kapuas dapat tercapai.
“Pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberpihakan terhadap kelompok rentan, akan membawa langkah nyata menuju kesejahteraan yang merata,” ujarnya.
Sementara itu, Alfian, salah seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bataguh, turut mendukung penuh usulan agar isu sosial berbasis inklusi menjadi fokus utama dalam Musrenbang.
“Kami berharap ini dapat diangkat dalam pembahasan Musrenbang kecamatan, terutama terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar lebih banyak bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang terlantar, dan lainnya,” ungkap Alfian.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Kapuas diharapkan dapat menjadi daerah yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. []
Redaksi03
