Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Suasana penuh semangat dan harapan menyelimuti Stadion Aji Imbut Tenggarong saat ribuan tenaga honorer resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Acara bersejarah ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas aparatur negara, Senin (26/05/2025)
Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang memimpin langsung prosesi pelantikan, menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan para PPPK bekerja dengan optimal. “Pertimbangan kami bukan semata-mata efisiensi, tetapi juga demi akuntabilitas. Evaluasi kinerja harus dilakukan setiap tahun agar PPPK tetap produktif dan profesional,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Dalam gelombang pertama ini, sebanyak 3.870 tenaga honorer dari berbagai bidang telah resmi dilantik, dengan 1.300 orang lainnya akan menyusul pada gelombang kedua. Dari total 5.776 peserta, sebanyak 990 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Salah satu instansi yang turut merasakan momen bersejarah ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, di mana 47 tenaga harian lepas (THL) kini resmi menyandang status sebagai ASN dengan jabatan PPPK. Kepala DPMD Kukar, Arianto, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan harapannya agar para pegawai baru dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi.
Di tempat berbeda, Lilis Suriani, S.Sos., M.Si., yang menjabat sebagai perencana di DPMD Kukar, turut mengucapkan selamat kepada seluruh THL yang telah beralih status menjadi ASN. Menurutnya, tambahan personil ini akan semakin memperkuat roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. “Semoga ke depannya DPMD Kukar semakin maju dan berkembang,” ungkapnya penuh optimisme.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi simbol dari perubahan dan harapan baru bagi para tenaga honorer. Dengan semangat pengabdian dan komitmen tinggi, para PPPK di Kukar diharapkan mampu memberikan kinerja terbaik serta membantu mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional. []
Redaksi10
