Kemitraan SMSI dan Pemprov Kaltim Diperkuat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan organisasi media siber bukan hanya persoalan koordinasi teknis, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menekankan hal itu saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Ke-II Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kaltim di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/05/2025).

Menurut Faisal, kerja sama yang solid dengan organisasi seperti SMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) telah membawa manfaat nyata bagi penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih kredibel, transparan, dan bertanggung jawab. “Koordinasi selalu kita lakukan sebelum menetapkan kebijakan, supaya kita sama-sama melakukan yang terbaik,” kata Faisal.

Ia menjelaskan, dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama kebijakan komunikasi, pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keberadaan media siber yang profesional dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong literasi informasi, membangun kepercayaan publik, dan mendukung stabilitas pembangunan di Kaltim.

Faisal mengungkapkan, kolaborasi erat selama ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong capaian positif Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim. Selama lima tahun terakhir, Kaltim konsisten berada di peringkat tiga besar nasional dalam indeks tersebut, yang mencerminkan kondisi pers yang sehat sekaligus produktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain berbicara mengenai pentingnya kemitraan, Faisal juga menekankan nilai regenerasi dalam organisasi media. Ia mengapresiasi Musda SMSI sebagai momentum pembaruan yang tidak hanya melahirkan pemimpin baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengetahuan organisasi. “Dalam sebuah organisasi, diperlukan proses regenerasi yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Tanpa itu, maka proses regenerasi akan kehilangan validitas. Dan tanpa regenerasi yang valid maka akan cacatlah organisasi itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses peralihan kepemimpinan harus diiringi transfer pengalaman dan ilmu pengetahuan agar organisasi tetap relevan dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. “Regenerasi organisasi adalah suatu proses yang sangat penting yang dapat meningkatkan legitimasi organisasi. Regenerasi yang mencakup peralihan kepemimpinan dan transfer ilmu serta pengalaman, dapat menjamin organisasi tetap relevan dan memiliki dukungan anggota. Legitimasi ini penting untuk keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang,” tegasnya.

Faisal berharap momentum Musda SMSI menjadi langkah maju untuk memperkuat media siber sebagai mitra pembangunan yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. []

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim