Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai fondasi penting dalam pembangunan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan besar masih harus diatasi, menyusul tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun ini.
Merujuk pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2024, tercatat sebanyak 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kalimantan Timur. Angka tersebut menjadi sorotan nasional, termasuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
“Kami menyadari masih banyak tantangan. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah,” ungkap Rudy saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di Samarinda, Jumat (10/05/2025).
Menanggapi data tersebut, Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebutkan, perubahan pola asuh dalam keluarga serta penggunaan gadget secara tidak bijak menjadi penyebab utama meningkatnya angka kekerasan tersebut.
“Pola pengasuhan yang sudah sangat berbeda, penggunaan gadget yang tidak bijak baik oleh orang tua maupun anak, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor pemicu utama,” jelas Arifatul saat ditemui di tempat yang sama.
Menurutnya, untuk menekan angka kekerasan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural melalui kebijakan dan regulasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat kesadaran dan solidaritas masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai, lemahnya keterlibatan komunitas lokal turut memperburuk situasi tersebut.
“Ketika terjadi kekerasan, itu seharusnya menjadi persoalan bersama. Kita ingin kembali membangun solidaritas sosial di desa agar masyarakat mau ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy Mas’ud juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah di Kaltim dapat meningkatkan sinergi dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia berharap, langkah-langkah strategis yang telah direncanakan dapat segera diimplementasikan agar masyarakat, khususnya perempuan dan anak, merasa lebih aman dan terlindungi di Benua Etam. (ADVERTORIAL)
Penulis: Slamet
