Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melaksanakan saran yang direkomendasikan oleh Pansus LKPJ.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Ir. Sutomo Jabir, yang juga duduk sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-16 masa sidang kedua tahun 2023 di gedung rapat utama komplek perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarida. Senin (22/05/2023). Agenda rapat Paripurna itu sendiri adalah Penyampaian Rekomendasi Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022.
“Kami berharap saran-saran dan rekomendasi dapat ditindak lanjuti,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.
Yang perlu dievaluasi, lanjut Tomo -sapaan akrab Sutomo Jabir, adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. “Dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 meskipun naik tapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, regional Kaltim kita malah yang paling rendah meskipun angkanya positif,” bebernya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, angka kemiskinan di Kaltim belum ada penurunan. “Angka kemiskinan di Kaltim empat tahun terakhir belum memperlihatkan tanda-tanda menurun, malah grafiknya agak naik. Kita juga berikan saran pada pemerintah provinsi hal apa yang harus dilakukan,” terang Tomo.
Menurut dia, reformasi birokrasi dari empat tahun terakhir belum mencapai target. Masih di bawah angka standar. Hal inilah yang menjadi poin untuk melakukan perbaikan ke depan.
“Artinya penataan kelola pemerintahan di Provinsi Kaltim ini harus kita buat lebih baik lagi, mungkin penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara, red), atau tentang kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah yang masih kurang,” kata anggota dewan kelahiran Samarinda, 22 Agustus 1981 ini.
Di bidang pendidikan, ia menyinggung penyaluran beasiswa yang masih belum merata bagi daerah yang jauh dari kota. Serta mempertanyakan anggaran yang besar, apakah sudah efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kita berharap anggaran 20 persen bisa maksimal untuk pendidikan termasuk beasiswa. Tetapi akses untuk mendapatkan beasiswa tidak sama di setiap kabupaten/kota. Teman-teman kita yang ada di daerah yang jauh, masih kekurangan informasi atau akses untuk mendapatkan beasiswa ini. Sehingga kita mempertanyakan, anggaran yang besar ini efeknya sudah sejauh mana,” katanya.
“Untuk kesehatan, kita beri porsi 10 persen. Kita bangun gedung yang bagus, tetapi masih banyak keluhan masyarakat. Kita tidak mau terkesan bangunan kita banyak, tetapi masyarakat semakin sulit mengakses kesehatan, sehingga harus ditata dengan baik. Selain bangunannya, juga sumber daya manusianya. Jangan sampai alatnya canggih, tetapi dokternya tidak mumpuni,” tutupnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
