Lewat Siskeudes Online, DPMD Kukar Pastikan Transparansi Keuangan Desa

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Online, yang kini telah digunakan secara menyeluruh di 193 desa.

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital dalam pelayanan publik desa yang diusung melalui program DISAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa SISKEUDES menjadi fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

“SISKEUDES ini aplikasi nasional dari Kemendagri. Sejak saya masuk di tahun 2022, kita langsung dorong agar Kukar pakai yang versi online. Akhir 2022 sudah kita mulai transisi, dan tahun 2023 kita terapkan 100 persen,” ucap Arianto, Jumat (09/05/2025).

Ia menyebutkan, peralihan dari sistem offline ke online dilakukan secara bertahap dan dengan pendekatan pendampingan. Penggunaan SISKEUDES Online secara penuh memudahkan pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam memantau, menyusun, dan mencairkan anggaran secara lebih tertib dan efisien.

“Dengan online, semua proses bisa dilakukan di tempat. Tidak perlu bolak-balik antar berkas fisik. Ini sangat membantu, baik desa, kecamatan, maupun kami di DPMD,” jelasnya.

SISKEUDES Online juga membuka ruang bagi integrasi sistem lain, seperti pencairan dana desa melalui aplikasi SI PACAR KUDA dan transaksi non-tunai lewat ATKP Desa.

Menurut Arianto, sistem ini dirancang agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan saling mendukung. Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penggunaan aplikasi.

“Kita tidak ingin aplikasi ini hanya bertahan sebentar. Karena itu kita pastikan ada pendampingan, pelatihan, dan monitoring berkala agar semua desa bisa menerapkan dengan benar dan maksimal,” ungkapnya.

Dengan penerapan SISKEUDES Online, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi desa dan mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional. Transformasi ini diharapkan menjadi model pengelolaan keuangan desa yang bisa direplikasi oleh daerah lain.[]

Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Risa Nurjanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com