Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk penanganan jalan perbatasan. Proyek perbaikan ini mencakup sejumlah ruas jalan di Long Bawan, Long Layu, dan Binuang. Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi dalam dua paket, masing-masing senilai Rp 1,5 miliar.
Helmi menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk mengatasi keluhan masyarakat yang menginginkan kondisi jalan yang lebih baik. Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai harapan. “Kami akan mencetak kunjungan ke kampung terdampak, untuk memantau kondisi langsung di lapangan. Mayoritas ruas jalan perbatasan masih berupa jalan tanah yang rentan terhadap cuaca,” ungkapnya.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh warga setempat adalah kondisi jalan yang kerap tergenang air pada musim hujan. Tanah yang tidak stabil menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi tidak dapat dilalui. Kendala ini terus dihadapi meskipun anggaran pemeliharaan rutin telah dialokasikan setiap tahunnya.
Helmi menambahkan bahwa dari total panjang jalan yang mencapai 80 kilometer, sekitar lima paket anggaran telah disalurkan untuk perbaikan jalan. “Sejauh ini, kami telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk menangani 20 hingga 23 paket pengerjaan jalan,” kata Helmi, Selasa (18/03/2025).
Di sisi lain, Anggota DPRD Malinau, Ibau Ala, mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Apau Kayan, sangat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan. Salah satu ruas jalan yang melintasi kawasan PT Sumalindo, yang berada di bawah kewenangan pusat, tidak terpelihara dengan baik. “Jalan yang melintasi kawasan PT Sumalindo sangat sulit dilalui. Dulu, perjalanan dari Long Bagun ke Sungai Bo, Mahak Baru hanya memakan waktu sekitar 5 jam. Namun sekarang, waktu tempuh bisa mencapai 4 hingga 5 hari, bahkan hingga 1 atau 2 minggu jika jalan tidak tembus,” ujarnya.
Ibau Ala juga menyoroti pembagian kewenangan yang kompleks antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan jalan di kawasan tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan, meskipun masih ada banyak titik kubangan yang menghambat perjalanan.
“Tidak perlu jalan itu mulus sempurna, yang penting bisa dilewati, terutama untuk kendaraan roda empat. Kami berharap agar titik-titik kubangan yang menghambat dapat diminimalisasi. Karena satu titik kubangan saja bisa membuat kendaraan terjebak selama 2-3 hari,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa banyaknya titik kubangan parah di jalur yang melintasi kawasan PT Sumalindo telah menyebabkan keterlambatan distribusi material dan sembako ke masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan ini dapat segera mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
“Peningkatan kualitas jalan ini akan sangat membantu memudahkan akses masyarakat dan mendukung perekonomian lokal. Dengan adanya perbaikan, distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat juga akan lebih lancar dan tepat waktu,” pungkas Ibau Ala. []
Redaksi03
