Seno Aji Tekankan Pentingnya Aksi Nyata Tangani Banjir

SAMARINDA – Dalam upaya menanggulangi persoalan banjir yang terus menjadi sorotan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong percepatan kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Kerja sama ini dianggap vital untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Benanga sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur,  Seno Aji, saat memberikan arahan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Master Plan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (12/06/2025) di Ballroom Hotel Midtown, Jalan Hasan Basri, Samarinda, ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dalam forum tersebut, Seno Aji menekankan pentingnya langkah konkret dalam mendukung pengelolaan DAS Karang Mumus, termasuk dengan mengoptimalkan kapasitas Waduk Benanga. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di kawasan Lempake, Samarinda, sebagai lokasi pembuangan material sedimen dari waduk yang volumenya diperkirakan mencapai 500.000 hingga 600.000 meter kubik.

“Proses pengangkatan sedimen dari Waduk Benanga akan terus kami dorong. Tapi tentu harus diikuti dengan kesiapan lahan pembuangan. Maka dari itu saya minta ini bisa segera dimanfaatkan,” ujar Seno Aji di hadapan para peserta FGD.

Lebih lanjut, Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim memiliki komitmen jangka panjang dalam menurunkan tingkat genangan banjir, tidak hanya di Samarinda, tetapi juga di daerah-daerah lain yang menghadapi risiko serupa. Menurutnya, hingga tahun 2030, pemerintah provinsi menargetkan pengurangan genangan banjir di area seluas 30.000 hektare.

“Untuk mencapai target tersebut, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380 miliar. Ini bentuk keseriusan kami dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Berbagai program pembangunan infrastruktur telah dirancang sebagai bagian dari upaya ini. Salah satu fokus utama adalah pembangunan sistem drainase secara terintegrasi yang akan mencakup berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Dari keseluruhan rencana pembangunan drainase, sekitar 68 persen merupakan intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi.

Selain itu, Pemprov juga mendorong pengembangan infrastruktur irigasi multifungsi yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengendalian banjir. Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah berharap dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

Dalam paparannya, Seno juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 355 miliar yang dialokasikan untuk berbagai program strategis lain. Di antaranya adalah penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer serta pengelolaan air baku untuk kebutuhan dasar masyarakat. Kedua program ini dianggap strategis dalam menjaga stabilitas kawasan pesisir dan menjamin ketersediaan air bersih.

“Penanganan Sub DAS Karang Mumus adalah salah satu bagian dari upaya besar kami. Tapi kita juga harus melihat bahwa masih banyak daerah aliran sungai lain yang membutuhkan perhatian dan solusi yang sama. Karena itu, pendekatannya harus holistik dan terintegrasi,” tambahnya.

FGD ini menghadirkan berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, kementerian teknis, akademisi dari Universitas Mulawarman, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air. Diskusi berlangsung dinamis dengan banyak masukan yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan terukur. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari forum ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi kuat dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih adaptif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur. []

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah S.M | ADV Diskominfo Kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X