Viktor Yuan: DAD Kaltim Mendukung Program Prioritas Gubenur

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Senin (05/05/2025).

Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, khususnya di tengah tantangan keterbatasan fiskal dan kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltim, Viktor Yuan, menyampaikan bahwa dalam Musrenbang RPJMD tersebut, pihaknya mendorong sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta pelaksanaan program unggulan Gubernur, yakni Gratispol (Gratis Pelayanan Publik). Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan konektivitas jalan yang menghubungkan Ibu Kota Negara (IKN) dengan kabupaten/kota di seluruh wilayah Kaltim. “Kami mendorong pemerintah provinsi agar melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo dan merealisasikan janji Gubernur saat kampanye, yaitu program Gratispol yang tidak membeda-bedakan mahasiswa dari berbagai daerah di Kaltim. Selain itu, konektivitas antara IKN dan daerah lain di Kaltim juga harus terwujud,” ujar Viktor.

Ia menambahkan bahwa ekspor sumber daya alam non-tambang dari Kaltim sebaiknya dilakukan melalui pelabuhan yang berada di wilayah provinsi, tanpa perlu melalui daerah lain. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu memperjuangkan kebijakan tersebut ke tingkat pusat. “Kami berharap pemerintah dapat mengatur sistem ekspor secara mandiri dari Kaltim tanpa perlu bergantung pada provinsi lain. Untuk itu, kami juga meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan agar memberikan prioritas kepada Kaltim,” terang Viktor kepada media.

Lebih lanjut, Viktor menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan menstabilkan harga barang, terutama di wilayah perbatasan Kaltim dengan provinsi tetangga. “Jika kita ingin mendorong hilirisasi, maka aspek utama yang harus diperhatikan adalah transportasi, khususnya konektivitas jalan. Tanpa itu, hilirisasi tidak akan berjalan maksimal,” tutur pria yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Samarinda tersebut.

Viktor menilai, konektivitas yang optimal antarwilayah, pemerataan infrastruktur, serta keberadaan IKN di Kaltim, menjadi momentum tepat untuk mendorong provinsi ini terlibat lebih aktif dalam sistem perdagangan nasional. “Tidak ada gunanya IKN berada di Kaltim jika tidak memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Apalagi Gubernur memiliki visi membentuk generasi emas, baik dalam sektor pendidikan, pembangunan, maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” pungkasnya. []

Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Rasidah S.M

PDF