Viktor Yuan: DAD Kaltim Mendukung Program Prioritas Gubenur

SAMARINDA — Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Viktor Yuan, memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyampaikan sejumlah masukan strategis yang dinilainya mendesak untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Musrenbang itu digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (05/05/2025).

Dalam Musrenbang tersebut, banyak pihak yang menjadikannya sebagai ruang bagi untuk merumuskan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Viktor Yuan menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim harus memastikan sinkronisasi kebijakan dengan agenda pembangunan nasional, terutama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengingatkan agar janji politik Gubernur Kaltim terkait program unggulan Gratispol benar-benar direalisasikan secara merata bagi seluruh mahasiswa. “Kami mendorong pemerintah provinsi agar melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo dan merealisasikan janji Gubernur saat kampanye, yaitu program Gratispol yang tidak membeda-bedakan mahasiswa dari berbagai daerah di Kaltim. Selain itu, konektivitas antara IKN dan daerah lain di Kaltim juga harus terwujud,” ujar Viktor.

Menurut Viktor, konektivitas jalan menjadi prioritas mutlak. Ia memandang bahwa akses jalan yang baik akan mempermudah pergerakan barang, menstabilkan harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah perbatasan Kaltim dengan provinsi tetangga. “Jika kita ingin mendorong hilirisasi, maka aspek utama yang harus diperhatikan adalah transportasi, khususnya konektivitas jalan. Tanpa itu, hilirisasi tidak akan berjalan maksimal,” tutur Viktor, yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

Lebih jauh, Viktor menyoroti perlunya kebijakan ekspor yang lebih mandiri. Ia menegaskan, sumber daya alam non-tambang Kaltim harus bisa diekspor langsung melalui pelabuhan di wilayah provinsi, tanpa perlu bergantung pada provinsi lain. “Kami berharap pemerintah dapat mengatur sistem ekspor secara mandiri dari Kaltim tanpa perlu bergantung pada provinsi lain. Untuk itu, kami juga meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan agar memberikan prioritas kepada Kaltim,” terangnya kepada media.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim seharusnya menjadi momentum mendorong pemerataan pembangunan dan keterlibatan lebih aktif dalam sistem perdagangan nasional. “Tidak ada gunanya IKN berada di Kaltim jika tidak memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Apalagi Gubernur memiliki visi membentuk generasi emas,” kata Viktor Yuan.

Dalam pandangan Viktor, komitmen pemerintah daerah terhadap infrastruktur, kebijakan ekspor, dan program pendidikan gratis akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan Kalimantan Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing. “Baik dalam sektor pendidikan, pembangunan, maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” pungkas Viktor. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim

PDF