Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Insiden dugaan keracunan massal di SMAN 1 Cisayong memicu evaluasi serius terhadap pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
JAWA BARAT – Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memicu perhatian serius terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 114 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu program tersebut, dengan sebagian harus mendapatkan perawatan medis.
Peristiwa ini terjadi pada Kamis (09/04/2026), namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Rabu malam setelah menyantap makanan yang disediakan. Pihak sekolah mencatat adanya keluhan seperti mual, muntah, dan diare yang dialami para pelajar.
“Terdeteksi 114 orang, 14 dirawat. Ini makannya kemarin Rabu, bukan hari ini Kamis, tapi mulai kerasa malamnya,” ujar guru SMAN 1 Cisayong, Arif, sebagaimana dilansir Detiknews, Jumat (10/04/2026).
Dari total siswa terdampak, sedikitnya 17 orang sempat dilarikan ke Puskesmas Cisayong untuk mendapatkan penanganan medis, sementara sebagian lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Bahkan, satu siswa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KHZ Musthafa karena memerlukan perawatan lanjutan.
“Jadi dirawat di Puskesmas beberapa dan sisanya ada yang balik lima orang,” lanjut Arif.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Tasikmalaya, Ruby Azhari menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya langsung bergerak cepat melakukan penanganan dan investigasi. Sampel makanan yang dikonsumsi para siswa telah diambil untuk diuji di laboratorium di Bandung guna memastikan penyebab pasti kejadian.
“Dugaan keracunan makanan penerima manfaat yang mengkonsumsi menu MBG. Penyebab masih diselidiki karena baru kita ambil sampel dan dikirim ke lab di Bandung,” kata Ruby.
Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap implementasi program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar, namun di sisi lain menuntut standar keamanan pangan yang ketat. Pemerintah diharapkan dapat memastikan kualitas distribusi makanan agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. []
Redaksi
