Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie merupakan Ketua Umum Projo, relawan Pro Jokowi yang turut memenangkan Joko Widodo hingga ke kursi Presiden RI dua periode. Dia menggantikan Jhony G Plate yang sedang tersandung kasus dugaan korupsi.
Penunjukan salah satu pentolan relawan Jokowi ini tak hanya mengejutkan, namun juga menuai kritik dan memicu polemik serta menyisakan banyak pertanyaan. Ada yang menilai, penggunaan hak prerogatif presiden itu merupakan bentuk balas budi kepada relawan. Jokowi melihat, ia bisa jadi gubernur dan presiden dua periode karena peran relawan.
Tak hanya itu, dipilihnya Budi Arie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menunjukan bahwa Jokowi solid bersama relawannya. Alih-alih memberikan jabatan di kabinet itu kepada partainya, PDI Perjuangan.
Selain Budi Arie, Presiden Jokowi juga menunjuk sejumlah orang untuk mengisi posisi wakil menteri. Mereka adalah Nezar Patria yang ditunjuk menjadi Wakil Menkominfo dan Rosan Roeslani menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN).
Lalu ada nama Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, Paiman Raharjo menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle (kocok ulang) Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jalan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Juli 2023. Ada satu menteri dan lima wakil menteri baru yang ditunjuk Jokowi dalam sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang.
Penunjukan dan pelantikan menteri dan wakil menteri ini menambah daftar panjang para relawan maupun tim kampanye Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Selain mengakomodasi para relawan, Jokowi dicurigai sedang menggalang dan konsolidasi kekuatan jelang Pilpres tahun depan.
Pasalnya, para relawan lebih bisa dipegang dan dikendalikan dibanding kader partai yang duduk di pemerintahan. Selain itu, dengan memasukkan relawan ke struktur pemerintahan, Jokowi akan memiliki sumber daya yang lebih baik sehingga bisa mengoptimalkan kekuatan. Baik untuk kepentingan memperkuat hubungan ke rakyat maupun menaikkan posisi tawar di hadapan partai politik.
Penunjukan para relawan untuk masuk di pemerintahan juga merupakan bentuk penegasan Jokowi di depan partai politik. Bahwa secara politik, Jokowi memiliki posisi tawar dan tak bisa diatur apalagi dikendalikan oleh partai pengusungnya, PDI Perjuangan.
Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi jelang pesta demokrasi ini juga dinilai sangat politis, bukan sekadar urusan melanjutkan roda pemerintahan dan menuntaskan program yang sudah dicanangkan. Perombakan kabinet kali ini juga dianggap menyiratkan arah dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.
Budi Arie merupakan orang yang dekat dengan Jokowi dari unsur relawan. Ketua Umum Projo ini belakangan mulai terang-terangan menyatakan dukungan ke Prabowo pada Pilpres tahun depan. Alih alih menegur dan mengingatkan terkait beragam manuver politik yang dilakukan, Budi Arie justru diganjar penghargaan dengan diberikan jabatan strategis di pemerintahan.
Hal ini seolah menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Budi Arie sudah sesuai dengan kemauan dan arah dukungan Jokowi pada Pilpres 2024. Apalagi Kominfo punya posisi strategis sebagai ‘corong pemerintah’ dan bisa menjadi media atau saluran Jokowi ke masyarakat, dan itu bisa dimainkan Budi Arie.
Jadi pemilihan relawan hingga aktivis adalah strategi Jokowi dengan harapan bisa digunakan dalam memainkan perannya di Pilpres 2024, seperti dukungan ke calon presiden. Jika itu benar, maka bisa jadi ini yang disebut Jokowi sebagai “Cawe-cawe” dalam pilpres mendatang. (*)