Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), dan bantuan keuangan se-kabupaten/kota di Provinsi Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2024 di Pendopo Odah Etam, Kompleks perkantoran Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (12/12/2023).
Adapun penyerahan tersebut dilakukan Pejabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani secara digital langsung terkonek dan terkirim ke Kementerian Keuangan.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan, dirinya mengapresiasi peningkatan TKD 2024. Di mana tahun 2023 sebesar Rp32,59 triliun, sedangkan alokasi TKD TA 2024 untuk Kaltim sebesar Rp38,9 triliun, terdiri porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp28,59 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp2,23 triliun, DAK fisik Rp0,8 triliun, dana Desa Rp0,79 triliun, dan insentif Daerah Rp0.11 triliun.
“Saya memberikan apresiasi terhadap peningkatan alokasi dana TKD TA 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” ujar politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dilanjutkan Hamas -sapaan akrabnya, kenaikan alokasi anggaran diakuinya salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Kaltim, seiring dengan ditunjuknya Ibu Kota Negara (IKN) di Benua Etam.
“Ini dipengaruhi dengan keberadaan IKN di Kaltim yang memberikan kontribusi besar terhadap perhatian Pemerintah Pusat ke Kaltim,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Untuk diketahui acara tersebut mengambil tema Mempercepat Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Adapun alokasi TA 2024 untuk Kaltim sebesar Rp83,8 triliun, serta dirangkai dengan penyerahan penghargaan pengelolaan TKD TA 2023 terbaik.
Tampak hadir dalam acara tersebut PJ Gubernur Kaltim, Sekertaris Daerah Kaltim, Bupati/Wali Kota se-Kaltim, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, dan pimpinan instansi vertikal se-Kaltim. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
