Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Polemik Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara memasuki babak baru. Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, dilaporkan oleh kelompok Tentara Lawung Adat Mandau Talawang ke Polda Kalteng dan Kejati Kalteng.
Di tengah laporan tersebut, Rimbun menyatakan tidak akan menghindar dari proses hukum. Ia menilai pelaporan itu sebagai bagian dari dinamika yang harus dihadapi secara terbuka.
“Saya siap mengikuti seluruh tahapan hukum. Semua dokumen dan administrasi sudah kami siapkan. Saya memilih menghormati proses dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).
Ia juga mengklaim tidak ada pelanggaran dalam proses KSO yang dipersoalkan. Menurutnya, kerja sama antara koperasi, kelompok tani, dan pihak perusahaan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Rimbun menepis tudingan adanya gratifikasi dalam penerbitan KSO maupun Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Ia menyebut telah menerima pernyataan tertulis dari sejumlah koperasi dan kelompok tani yang terlibat.
“Sepuluh koperasi dan dua kelompok tani sudah menyampaikan surat resmi yang menyatakan tidak pernah memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apa pun terkait KSO maupun SPK,” katanya.
Ia menambahkan, dokumen tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap masing-masing lembaga. Bahkan, kata dia, sejumlah pihak merasa keberatan karena nama mereka ikut terseret dalam isu dugaan “uang pelicin”.
“Mereka merasa dirugikan karena seolah-olah dituduh ikut praktik yang tidak benar. Pernyataan itu akan kami serahkan sebagai bagian dari klarifikasi,” tegasnya.
Terkait surat rekomendasi yang sempat diterbitkan, Rimbun menilai dokumen tersebut bukan syarat utama dalam pelaksanaan KSO, melainkan bagian dari prosedur administratif.
Sementara itu, proses hukum atas laporan yang dilayangkan masih bergulir. Aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut. []
Redaksi
