Aturan Baru Jerman: Pria di Bawah 45 Tahun Tak Bebas Tinggal di Luar Negeri

Jerman memperluas aturan militer dengan mewajibkan izin bagi pria usia produktif yang ingin tinggal di luar negeri guna memperkuat kesiapsiagaan nasional.

BERLIN – Pemerintah Jerman memperketat pengawasan terhadap warganya di luar negeri dengan mewajibkan pria usia 17 hingga 45 tahun mengantongi izin militer jika ingin tinggal di luar negeri lebih dari tiga bulan, sebagai bagian dari strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik di Eropa.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Modernisasi Layanan Militer yang mulai berlaku sejak 1 Januari dan menandai perubahan signifikan dalam sistem pertahanan Jerman, terutama dalam kondisi damai sekalipun.

“Jika terjadi keadaan darurat, kita harus tahu siapa saja yang mungkin sedang tinggal di luar negeri untuk waktu lama,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman kepada BBC, sebagaimana diberitakan Kompas, Senin (06/04/2026).

Aturan baru ini mewajibkan pria dalam usia produktif untuk melapor dan mendapatkan persetujuan militer apabila berencana menetap di luar negeri lebih dari tiga bulan. Sebelumnya, kewajiban tersebut hanya berlaku saat negara berada dalam status mobilisasi atau pertahanan nasional.

Perubahan regulasi ini merupakan hasil amandemen terhadap Undang-Undang Wajib Militer tahun 1956 yang disahkan pada Desember lalu, dengan cakupan yang kini diperluas untuk memperkuat basis data personel potensial dalam situasi darurat.

Selain itu, pemerintah Jerman juga menargetkan peningkatan jumlah personel aktif angkatan bersenjata dari sekitar 180.000 menjadi 260.000 pada 2035. Kebijakan ini diiringi dengan pengenalan skema wajib militer sukarela.

Dalam skema tersebut, seluruh warga berusia 18 tahun akan menerima kuesioner untuk mengukur minat bergabung dengan militer. Mulai Juli 2027, mereka juga diwajibkan menjalani penilaian kebugaran guna menentukan kelayakan bertugas jika terjadi perang.

Perempuan diperbolehkan mendaftar sebagai sukarelawan, namun tidak dapat diwajibkan mengikuti dinas militer sesuai konstitusi Jerman.

Meski demikian, kebijakan ini memicu penolakan dari sebagian kalangan muda. Sejumlah protes muncul, terutama melalui media sosial, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan individu.

“Kami tidak ingin menghabiskan setengah tahun hidup kami terkunci di barak, dilatih dalam latihan baris-berbaris dan kepatuhan serta belajar membunuh,” tulis seorang pengguna media sosial.

Kebijakan ini juga mencerminkan perubahan arah pertahanan Jerman yang sebelumnya mengurangi kekuatan militernya pasca-Perang Dingin. Wajib militer sendiri telah dihapus sejak 2011 pada masa Kanselir Angela Merkel.

Kini, di bawah kepemimpinan Kanselir Friedrich Merz, pemerintah berupaya membangun kembali Bundeswehr menjadi kekuatan militer konvensional terkuat di Eropa sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan keamanan kawasan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Jerman tengah memperkuat kesiapan nasional, termasuk dengan memperluas kontrol terhadap mobilitas warganya di luar negeri sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang. []

Redaksi