Bupati Kubar Bidik Kemiskinan Nol Persen Tahun 2024

KUTAI BARAT – Kutai Barat (Kubar) targetkan kemiskinan nol Persen tahun 2024. Oleh sebab itu kita semua perlu berbuat dan bergerak, serta berani cari solusi, dengan demikian kita pasti bisa menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Bupati FX Yapan pada, pembukaan rapat koordinasi (Rakor) ‘Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Extrem Melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Kabupaten Kutai Barat’ Tahun 2024, di ruang Rapat I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapedalitbang) lantai II, beberapa waktu lalu, Selasa (07/05/2024).

Selanjutnya Bupati FX Yapan menghimbau kepada para petinggi agar melakukan pendekatan dengan perusahaan di wilayahnya masing-masing, untuk meminta bantuan. “Kita Boleh meminta bantuan, untuk kepentingan masyarakat, permintaan bantuan harus dilengkapi data-data, jika lengkap tentu perusahaan akan membantu untuk kepentingan masyarakat,” kata Bupati.

Turut hadir Wakil Bupati (Wabup), Sekretaris Daerah (Sekda), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, Lurah, Petinggi serta Perwakilan Statistik, dan Perwakilan Perusahaan di Kubar.

Kepala Bapedalitbang Yudianto Rihartono dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan, bapedalitbang berkolaborasi dengan lintas sektor pemerintah dan non pemerintah di Kubar untuk melakukan intervensi data sasaran jumlah individu, dan kartu keluarga (KK). “Estimasi kemiskinan tahun 2023 di Kubar 0,17 persen, oleh sebab itu upaya penurunan kemiskinan ekstrim di Kubar sudah menjadi agenda dengan cara melakukan penanganan secara komprehensif melalui program rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan dalam program-program beberapa perangkat daerah,” kata yudi.

Untuk memastikan program tersebut berjalan, maka dilakukan evaluasi capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung secara langsung penurunan kemiskinan ekstrim di Kubar. “Kegiatan hari ini juga bertujuan untuk menyampaikan verifikasi data kemiskinan ekstrim di delapan kampung tiga kecamatan, selain itu untuk menyepakati program kegiatan dan sub kegiatan, sehingga bisa dilakukan intervensi pada data sasaran kemiskinan ekstrim,” ungkap Yudi.

Dalam kesempatan tersebut Bupati FX Yapan menyampaikan Jumlah kemiskinan di Kubar pada tahun 2021 adalah 0,51 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,68 persen sedangkan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 0,17%. Hal ini tentunya patut kita syukuri karena angka kemiskinan di Kubar dapat menurun pada tahun 2023 lalu. Keberhasilan pencapaian penurunan angka kemiskinan ini tentu saja berkat dukungan seluruh pihak terkait.

Secara khusus Bupati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya baik kepada pemerintah, dunia usaha, serta unsur masyarakat yang telah bekerjasama serta saling bahu membahu sehingga target tersebut dapat tercapai. Namun, kita tidak boleh berpuas hati begitu saja karena tujuan kita adalah angka kemiskinan ekstrem di Kubar dapat mencapai nol persen, angka itulah yang seharusnya kita raih pada akhirnya.

Secara khusus Bupati menyampaikan pesan dan harapan, melalui rapat koordinasi, dapat dilakukan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada seluruh PD, terkhusus Bapedalitbang, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta Para Camat agar dapat menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan tupoksinya (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing, baik dalam hal intervensi maupun kebijakan terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dengan output yang jelas, terukur dan tepat sasaran.

Selain itu, Bupati meminta pihak swasta serta PD lainnya untuk ikut andil dalam hal ini, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi dan UKM serta PD lainnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dengan meningkatkan sinergitas serta komitmen bersama berbagai pihak terkait saya yakin program kerja yang diupayakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dapat tercapai demi mendukung Kutai Barat semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Agar langkah penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem ini menjadi lebih terarah, tersusun dan tepat sasaran, maka saya menghimbau kepada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang merupakan gabungan dari semua PD, untuk mampu menelaah kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di Kubar.

Seperti, bagaimana sumber kehidupannya, apakah sudah bekerja atau masih menganggur, atau sudah bekerja tapi berpenghasilan rendah. Kemudian identifikasikan juga, apakah masyarakat miskin atau rentan ini sudah terlayani dan telah dapat mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perumahan yang layak huni, serta kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu pastikan juga, apakah masyarakat miskin atau rentan tersebut, sudah terlindung dalam jaminan sosial, terlindungi asetnya, terlindungi haknya dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dari hasil identifikasi inilah yang nantinya, akan menuntun kita pada peran kita masing-masing sebagai PD, dalam menjangkau dan mengangkat masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan.

Terakhir besar harapan seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini secara optimal dengan berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kegiatan ini bagi kemajuan Kutai Barat dapat terlaksana, terutama dalam mendukung terwujudnya Misi Pemerintah pada butir pertama, yakni Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggul Lokal Secara Berkelanjutan. []

Redaksi07