Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bangladesh menerapkan pembatasan aktivitas nasional untuk menekan konsumsi energi akibat tekanan pasokan global.
DHAKA – Pemerintah Bangladesh mengambil langkah darurat dengan memangkas jam kerja kantor dan aktivitas ekonomi guna menekan konsumsi energi nasional yang tertekan akibat gejolak pasokan global imbas konflik di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat kabinet pada Kamis 3 April 2026 sebagai respons atas ketergantungan tinggi Bangladesh terhadap impor energi di tengah lonjakan harga dan ketidakpastian pasokan. Langkah ini mencakup pembatasan aktivitas publik hingga penyesuaian sektor pendidikan dan industri.
Mengacu kebijakan terbaru, jam operasional kantor pemerintahan dipersingkat menjadi pukul 09.00 hingga 16.00 waktu setempat. Selain itu, pasar dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup lebih awal pada pukul 18.00 guna mengurangi beban konsumsi listrik.
Pemerintah juga memerintahkan penghematan belanja publik yang tidak mendesak serta mendorong sektor industri untuk menekan penggunaan energi, termasuk pembatasan pencahayaan yang berlebihan.
Kementerian Pendidikan Bangladesh dijadwalkan merilis pedoman baru mulai Minggu (05/04/2026), termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal belajar hingga penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.
Langkah ini diambil di tengah tekanan serius terhadap pasokan energi nasional akibat lonjakan harga global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah lebih dulu menerapkan pembatasan distribusi bahan bakar, termasuk pengurangan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar serta pembatasan penggunaan kendaraan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa pembebasan bea impor untuk bus listrik yang digunakan oleh sekolah, sebagai upaya transisi menuju energi yang lebih efisien.
Otoritas setempat memperingatkan bahwa kondisi pasokan energi masih dalam kategori ketat, meskipun sempat mengalami perbaikan selama periode libur besar. Pemerintah kini berpacu untuk menjamin ketersediaan energi bagi sekitar 175 juta penduduk, sembari mencari sumber alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor.
Di sisi lain, Bangladesh juga tengah mengupayakan pendanaan eksternal lebih dari US$2,5 miliar untuk mendukung pembiayaan impor bahan bakar dan gas alam cair, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat, 4 April 2026.
Kebijakan ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi negara berkembang dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah volatilitas geopolitik global, sekaligus menjadi peringatan akan pentingnya diversifikasi sumber energi di masa depan. []
Redaksi
