Gubernur Rudy Apresiasi DPRD Kaltim dalam Penyerapan Aspirasi

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim yang telah melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/02/2026).

Dalam pidatonya, Rudy menegaskan bahwa kegiatan reses tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan, tetapi juga amanat politik yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Menurutnya, reses menjadi ruang strategis bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

“Penyerahan laporan hasil reses sangat strategis bagi pemerintah daerah. Ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adil, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Rudy di hadapan peserta sidang paripurna.

Ia menjelaskan, laporan hasil reses yang disampaikan DPRD Kaltim akan menjadi referensi penting bagi pemerintah provinsi dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan ke depan. Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses dinilai mampu memberikan gambaran nyata mengenai prioritas kebutuhan di lapangan.

Selain menyoroti pentingnya tindak lanjut atas hasil reses, Rudy juga menekankan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy turut menyinggung sejumlah keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program Gratispol serta penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani di Kalimantan Timur. Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan program tersebut masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut Rudy, untuk tahap kedua program Gratispol, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,37 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi bantuan keuangan pendidikan yang mencakup mahasiswa hingga semester delapan.

“Kami akui memang mesti ada evaluasi. Tetapi untuk tahap kedua, kita sudah anggarkan sekitar Rp1,37 triliun, mencakup hingga mahasiswa semester delapan. Namun memang harus ada mekanisme, mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan ini wajib mendaftar dalam program tersebut,” jelas Rudy.

Ia menambahkan, evaluasi diperlukan agar program bantuan pendidikan tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sistem agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim tersebut digelar dengan tiga agenda penting, yakni penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim Masa Sidang I Tahun 2026, penyerahan laporan hasil reses kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, serta sambutan Gubernur Kaltim. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah