Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kenaikan harga plastik hingga 100 persen tidak berdampak signifikan terhadap inflasi, namun mulai membebani pelaku usaha di Sampit.
KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) memastikan kenaikan harga plastik yang terjadi di sejumlah pasar tidak menjadi ancaman serius terhadap inflasi daerah, meski dikeluhkan pelaku usaha karena menambah beban biaya operasional.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit dan Pasar Keramat pada Jumat (10/04/2026).
“Memang kenaikan harga plastik cukup tinggi, bahkan ada yang mencapai 100 persen. Tapi secara umum tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi,” ujarnya, sebagaimana diwartakan Faktakalbar, Jumat, (10/04/2026).
Rafiq menjelaskan, plastik bukan termasuk kebutuhan pokok, sehingga dampaknya terhadap inflasi relatif kecil dibandingkan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, sayur, dan daging.
“Yang sangat mempengaruhi inflasi itu sembako seperti beras, minyak goreng, sayur, dan daging. Plastik ini sifatnya bukan konsumsi primer,” jelasnya.
Meski demikian, lonjakan harga plastik tetap dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya sektor minuman dan kafe yang bergantung pada kemasan plastik. Salah satu pelaku usaha, Hendra, mengaku terpaksa menaikkan harga jual produknya untuk menutup biaya tambahan akibat kenaikan harga plastik.
Dari hasil pemantauan di lapangan, kenaikan harga plastik dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi. “Harga dari agen di Jawa naik, ditambah ongkos ekspedisi juga meningkat. Itu yang menyebabkan harga plastik ikut melonjak,” kata Rafiq.
Pemerintah daerah menilai persoalan ini perlu ditangani melalui koordinasi lintas pihak, meskipun faktor utama berasal dari luar wilayah. “Kita akan diskusikan lebih lanjut penyebabnya dan mencari langkah yang bisa dilakukan, meskipun ini memang berkaitan dengan pasokan dari luar daerah,” ungkapnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kotim menegaskan tetap memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terjangkau masyarakat. “Yang kita jaga adalah harga-harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Itu yang paling berdampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan tekanan biaya bagi pelaku usaha dapat diminimalkan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan. []
Redaksi
