Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemerintah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Rabu (18/02/2026).
Pertemuan ini dihadiri langsung Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Wakil Bupati Paser, serta Wali Kota Balikpapan. Turut hadir Sekretaris Daerah PPU Tohar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda PPU, Kepala BKAD PPU, Inspektorat PPU, Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, serta jajaran teknis dari tiga daerah.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, momentum Ramadan dan Idulfitri kerap memicu peningkatan permintaan bahan pokok yang berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan sinergi lintas daerah bersama Bank Indonesia guna menjaga pasokan serta stabilitas harga.
“TPID memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok melalui penguatan kemitraan antar daerah, termasuk kerja sama BUMD sektor pangan guna mengantisipasi ketergantungan pasokan dari luar Kalimantan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan utama saat ini terletak pada aspek ketersediaan barang dan stabilitas harga. Pemerintah daerah terus mendorong kemandirian pangan melalui pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dengan petani dan nelayan lokal agar rantai distribusi lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui TPID, Pemkab PPU telah menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi berbasis strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), khususnya pada aspek keterjangkauan harga. Di antaranya operasi pasar murah oleh Dinas KUKMPerindag di Kecamatan Sepaku pada 27 Januari 2026, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi pada 10 Februari dan Desa Bukit Subur pada 12 Februari 2026.
Selain pengendalian harga, Mudyat juga menekankan pentingnya kesiapan pasokan guna mendukung program nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kebutuhan pangan untuk program tersebut harus dapat dipenuhi dari sumber lokal tanpa mengganggu konsumsi masyarakat.
“Kita harus memastikan kebutuhan bahan pangan untuk SPPG terpenuhi tanpa mengganggu stok masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat kapasitas TPID melalui pelatihan dan koordinasi intensif agar kebijakan pengendalian inflasi semakin responsif terhadap dinamika pasar.
Ia juga mengapresiasi berbagai terobosan Pemkab PPU, termasuk program pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam komoditas strategis seperti cabai dan tomat.
“Program Pemda PPU menjadi catatan penting dalam penguatan ketahanan pangan regional, termasuk pengembangan kemitraan BUMD dan kawasan komoditas pangan bersama Paser dan Balikpapan,” pungkasnya.
Melalui sinergi tiga daerah dan dukungan Bank Indonesia, diharapkan stabilitas harga serta ketersediaan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga kebutuhan pokok. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
