Kader Kesehatan Disiapkan, IKN Bidik Penurunan Kasus DBD

Otorita IKN menggandeng masyarakat sebagai kader kesehatan untuk menekan kasus DBD hingga 50 persen di tengah aktivitas pembangunan kawasan.

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat strategi pencegahan penyakit menular dengan menyiapkan kader kesehatan berbasis masyarakat untuk menekan risiko demam berdarah dengue (DBD) dan menjaga wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tetap bebas malaria.

Langkah ini dilakukan melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4 KIPP IKN, Kamis (09/04/2026), dengan melibatkan pengelola hunian dan tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari berbagai proyek pembangunan.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan. “Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya, sebagaimana dilansir Nusantara, Jumat (10/04/2026).

Ia menjelaskan, pengendalian penyakit sangat ditentukan oleh kemampuan menekan vektor penular, yakni nyamuk Anopheles untuk malaria dan Aedes aegypti untuk DBD. “Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” katanya.

Menurut Suwito, wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak memiliki penularan malaria lokal, namun ancaman DBD masih perlu diantisipasi. Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini dan keterlibatan aktif masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi.

Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Siswanto menambahkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat menjadi fokus utama dalam pengendalian penyakit. “Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengendalian jentik tidak hanya berada pada sektor kesehatan. “Pengendalian jentik nyamuk bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Bambang.

Program tersebut telah diuji coba di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam implementasinya, peran camat, kepala desa, dan pemerintah daerah diperkuat, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan di kawasan IKN dinilai menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi memicu genangan air yang menjadi habitat nyamuk. Hal ini disiasati melalui penerapan standar keselamatan lingkungan di area proyek.

Reza dari Health, Safety, and Environment (HSE) Paket Proyek Yudikatif menyebutkan, langkah pencegahan juga dilakukan sejak awal pekerja masuk. “Kami di site proyek dan di paket-paket lainnya apabila ada pekerja baru masuk kami menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan, menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana dan sebagainya.“

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas instansi, termasuk dari Balai Karantina Kesehatan Kelas I Balikpapan, Dinas Kesehatan PPU, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, yang membahas surveilans, pengendalian vektor, hingga penanganan kegawatdaruratan.

Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan menetapkan peserta pelatihan sebagai kader kesehatan melalui surat keputusan resmi, dengan tugas utama melakukan edukasi masyarakat, pengendalian vektor, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Melalui strategi ini, pemerintah menegaskan pendekatan promotif dan preventif sebagai pilar utama dalam pembangunan kesehatan di IKN, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit menular. []

Redaksi