Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap mitra kerja, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Paser di ruang rapat Bapekat, Rabu (18/02/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Paser Sukron Amin, didampingi Wakil Komisi II Basri M dan Sekretaris Komisi II Lasminah. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda rutin DPRD untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Paser Sukron Amin menjelaskan, rapat kerja ini difokuskan pada pemaparan rencana kerja atau rencana bisnis OPD untuk satu tahun ke depan. DPRD ingin memastikan program prioritas pemerintah daerah benar-benar terencana dengan baik dan dapat direalisasikan secara optimal.
“Hari ini dari komisi II DPRD Paser bersama mitra komisi II di OPD, di awal tahun ini kita ada presentasi rencana bisnis dari temen-temen OPD untuk satu tahun kedepan untuk memastikan apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik”, jelasnya saat ditemui seusai rapat.
Dari hasil evaluasi sementara, Komisi II masih menemukan sejumlah program yang dinilai belum dirumuskan secara detail. Hal tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan apabila tidak segera diperjelas pada tahap perencanaan.
“Kami melihat ada beberapa program yang belum dipertajam, artinya belum dibahas secara rinci di tingkat OPD. Makanya kami dari DPRD ingin memastikan apa yang menjadi program mereka betul-betul bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan opd terkait”, tambahnya.
Beberapa OPD yang menjadi perhatian antara lain Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan. Komisi II berharap Dinas Perikanan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, termasuk peningkatan produksi dan kesejahteraan. Sementara itu, Dinas Perkebunan diharapkan dapat merumuskan program yang solutif terhadap persoalan perkebunan dan peternakan yang berkembang di tengah masyarakat.
Meski demikian, Sukron menegaskan bahwa secara umum program-program OPD telah berjalan sesuai jalur yang direncanakan. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar implementasi kebijakan semakin tepat sasaran.
“Untuk sebagian besar, program-program dari OPD ini sudah on the track walaupun sebagian masih perlu evaluasi lagi terutama terkait masalah peternakan, masih perlu kita evaluasi kembali”, pungkasnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Paser menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta penggunaan anggaran yang akuntabel dan efektif. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Pwenyunting: Nursiah
