Libatkan 184 Camat-Kades, Pemkab Paser Genjot Data Kemiskinan

Pemkab Paser memperkuat validasi dan integrasi data kemiskinan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Kamis (09/04/2026) di Pendopo Lou Bapekat, Tanah Grogot, sebagai langkah strategis mempercepat pembaruan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan seluruh Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Paser sebagai ujung tombak pemutakhiran data di lapangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Paser dalam memperkuat basis data sosial ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Paser, Rusdian Nor, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait peran dan tanggung jawab dalam proses pemutakhiran data.

“Peserta rapat koordinasi sebanyak 184 orang dengan menghadirkan empat narasumber. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi, memahami mekanisme, serta berperan aktif pada tugas dan fungsi masing-masing,” papar Rusdian Nor.

Empat narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut dengan beragam materi strategis. Di antaranya Kepala Seksi (Kasi) Perdata Kejaksaan Tinggi Paser yang membahas mitigasi risiko hukum dalam pemutakhiran data untuk penyaluran bantuan sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait strategi pelaksanaan pemutakhiran DTSEN, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Paser yang memaparkan optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam ekosistem pembangunan desa.

Bupati Paser, Fahmi Fadli, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari Camat, Kades, hingga Lurah dalam mengawal proses pemutakhiran data kemiskinan agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi di lapangan bukan hanya tugas BPS, tetapi juga tugas bersama untuk meminimalisir kesalahan data, pencatatan ganda, dan memastikan warga sasaran bantuan sesuai data dan fakta,” ujar Fahmi Fadli.

Ia juga menginstruksikan seluruh Kepala Dinas (Kadis) yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan agar memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data yang valid.

“Pembangunan yang baik di awali dengan data yang baik, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini menjadi pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik dan pengambilan kebijakan berbasis bukti,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Paser berharap sinergi lintas sektor dapat semakin kuat dalam menghasilkan data kemiskinan yang terintegrasi, sehingga intervensi program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. []

Redaksi