DPR RI menyoroti masih adanya desa di Kalbar yang belum teraliri listrik optimal dan mendorong percepatan Program Listrik Desa demi keadilan energi.
SAMBAS– Ketimpangan akses listrik di sejumlah desa di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menjadi sorotan, menyusul masih adanya wilayah yang belum teraliri listrik secara optimal meski target elektrifikasi nasional terus digenjot.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Kalimantan Barat I, Franciscus Sibarani, menegaskan bahwa percepatan pemerataan listrik desa harus menjadi prioritas utama negara untuk menjamin keadilan energi bagi seluruh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Buduk Sempandang, Dusun Sebakuan, Kabupaten Sambas, guna memastikan pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Listrik hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ini bukan lagi soal pembangunan, tetapi soal keadilan. Negara harus hadir memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses energi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, meskipun pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen, masih terdapat sekitar 5 persen desa di Kalbar yang belum menikmati layanan listrik secara optimal, terutama di wilayah terpencil.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal agar target elektrifikasi desa benar-benar tercapai, khususnya di daerah terpencil,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap program tersebut menjadi bagian penting dari fungsi DPR RI agar kebijakan tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya datang langsung untuk memastikan program ini berjalan tanpa hambatan dan tidak hanya baik di atas kertas,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa akses listrik memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi soal masa depan. Anak-anak bisa belajar, usaha bisa berkembang, dan kualitas hidup meningkat,” ucapnya.
Sibarani menegaskan, kesenjangan antara desa dan kota dalam hal akses energi harus segera diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Selama masih ada desa yang belum menikmati listrik, di situlah negara harus hadir lebih kuat,” tegasnya, sebagaimana diberitakan Pontianak Post, Selasa, (07/04/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung untuk memastikan Program Lisdes berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kalbar. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan