Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Akses terbatas Iran di Selat Hormuz membuka jalur bagi sejumlah negara melalui diplomasi, sementara Indonesia masih mengupayakan pembebasan kapal tankernya.
TEHERAN – Ketidakpastian akses pelayaran di Selat Hormuz akibat konflik kawasan mulai menunjukkan celah melalui jalur diplomasi, setelah Iran tetap membuka akses terbatas bagi sejumlah negara, termasuk Malaysia, sementara Indonesia masih berupaya membebaskan kapal tankernya yang tertahan di jalur strategis tersebut.
Kondisi ini terlihat dari pelayaran kapal tanker Ocean Thunder yang disewa oleh perusahaan energi Malaysia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), yang berhasil melintasi Selat Hormuz menuju Johor. Kapal tersebut membawa sekitar satu juta barel minyak mentah jenis Basrah Heavy dari Irak dan dijadwalkan melakukan bongkar muatan di Pengerang pada pertengahan April.
Keberhasilan pelayaran ini tidak lepas dari kebijakan Iran yang memberikan izin khusus kepada sejumlah kapal dari negara tertentu. Kedutaan Besar Iran di Kuala Lumpur bahkan menegaskan hubungan bilateral menjadi faktor penting.
“Kami telah mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak melupakan teman-temannya. Kapal Malaysia pertama telah melintasi Selat Hormuz,” demikian pernyataan resmi yang diunggah melalui media sosial X, sebagaimana diwartakan Bbc, Senin (06/04/2026).
Data lembaga keuangan LSEG dan data maritim Kpler, sebagaimana dilansir Reuters, menunjukkan kapal tersebut termasuk dalam tujuh kapal yang terkait dengan perusahaan Malaysia yang memperoleh izin melintas dari Iran. Selain Petronas, perusahaan lain yang terlibat antara lain Vantris Energy dan Malaysia International Shipping Corporation (MISC).
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Pertamina International Shipping (PIS) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih melakukan negosiasi intensif untuk membebaskan dua kapal tanker, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang hingga kini belum dapat melintasi Selat Hormuz.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyatakan bahwa upaya diplomasi terus dilakukan guna memastikan keselamatan kapal dan awaknya.
“PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” kata Vega Pita sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu (28/03/2026).
Menurutnya, komunikasi antara Indonesia dan Iran menunjukkan respons positif, meskipun proses teknis masih terus dibahas. “Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan,” lanjutnya.
Kebijakan Iran yang selektif dalam memberikan izin melintas berkaitan erat dengan dinamika konflik di kawasan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup, tetapi akses dibatasi bagi negara yang dianggap terlibat dalam konflik.
“Kami berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka melintas. Namun selat tetap terbuka bagi pihak lainnya,” ujarnya.
Sejumlah negara lain juga telah memperoleh akses melalui pendekatan diplomatik. Filipina, misalnya, mendapatkan jaminan pelintasan aman untuk kapal berbenderanya setelah komunikasi langsung dengan Iran. Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, menyebut kesepakatan tersebut penting untuk menjaga pasokan energi nasional.
Hal serupa juga dilakukan Pakistan yang memperoleh izin bagi 20 kapal, serta India yang disebut mendapat jaminan keamanan pelayaran.
Pengamat energi dari Energy Studies Institute, National University of Singapore, Roger Fouquet, menilai kebijakan Iran menunjukkan adanya diferensiasi dalam hubungan internasional.
“Iran tampaknya membedakan antara aliansi sebuah negara dan partisipasi aktifnya dalam konflik,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah analis menilai kondisi ini masih jauh dari stabil. Ekonom energi dari University of Technology Sydney, Roc Shi, menegaskan bahwa kebijakan ini belum menjadi solusi jangka panjang.
Ia menyebut masih belum jelas berapa lama jaminan keamanan tersebut akan bertahan, serta bagaimana dampak operasi militer yang terus berlangsung di kawasan.
Selain itu, ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan mengambil tindakan militer lebih lanjut jika Iran tidak membuka akses penuh Selat Hormuz bagi semua kapal.
Dengan situasi tersebut, jalur diplomasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas distribusi energi global, sekaligus menentukan nasib kapal-kapal yang masih tertahan di kawasan strategis itu.[]
Redaksi
