MBG Kayong Utara Bermasalah, Audit dan Evaluasi Mendesak

Penutupan mendadak empat dapur MBG di Kayong Utara menghentikan distribusi makanan bagi ribuan siswa dan memicu desakan audit serta transparansi pengelolaan.

KAYONG UTARA – Penghentian operasional empat dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara (Kayong Utara), Kalimantan Barat (Kalbar), memicu dampak langsung bagi ribuan siswa yang kini kehilangan jatah makanan harian. Kondisi ini mendorong desakan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program yang dinilai bermasalah.

Penutupan dapur MBG tersebut terjadi secara mendadak tanpa penjelasan resmi dari pihak pengelola wilayah. Akibatnya, distribusi makanan terhenti dan memicu keluhan dari masyarakat, terutama orang tua siswa yang kembali harus menanggung kebutuhan konsumsi anak-anak setiap hari.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan), sekaligus mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir, Dian Saputra, menilai situasi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan manajemen di tingkat wilayah.

“Ini menunjukkan ketidaksiapan dan kelalaian manajemen wilayah. Korwil seharusnya jadi solusi, bukan membiarkan masalah berujung penghentian program,” tegas Dian, sebagaimana diwartakan Insidepontianak, Sabtu, (04/04/2026).

Ia menekankan, program sebesar MBG membutuhkan kepemimpinan yang responsif dan terukur, terlebih di daerah dengan tantangan geografis seperti Kayong Utara. Menurutnya, penghentian layanan tanpa solusi hanya akan merugikan masyarakat yang menjadi sasaran utama program.

Dian juga mendorong dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola program, mulai dari penentuan lokasi dapur, pembangunan fasilitas, hingga penunjukan pengelola. Ia bahkan menyinggung dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan dapur yang melibatkan pihak tertentu.

“Kami akan bersurat ke DPRD. Minta audiensi. Satgas dan Korwil harus menjelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Dampak penghentian operasional dapur MBG dirasakan langsung oleh masyarakat. Rini, salah satu wali murid, mengaku kini harus kembali menyiapkan makanan bagi anaknya setiap pagi setelah sebelumnya terbantu oleh program tersebut.

“Beberapa hari ini harus masak lagi. Padahal sebelumnya sangat terbantu,” katanya.

Ia berharap program MBG segera kembali berjalan normal, termasuk menghadirkan menu seperti susu, roti, dan kue yang selama ini disukai anak-anak.

Hingga kini, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kayong Utara belum memberikan penjelasan resmi terkait penutupan empat dapur tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan publik agar dilakukan audit menyeluruh guna memastikan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat. []

Redaksi