Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Aktivitas penambangan batubara yang diduga ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) mendapat perhatian serius dari anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan. Ia menyampaikan keprihatinannya usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang berada di jalan poros Samarinda–Bontang, Rabu (09/04/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan pascapenutupan aktivitas tambang oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul. Turut hadir pula Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, yang juga berasal dari daerah pemilihan Samarinda Utara dan Sungai Pinang.
“Kami sangat prihatin dan proses penghijauan juga harus segera dilakukan kembali oleh pemerintah terkait serta segera berdiskusi dengan Fahutan Unmul. Kami siap memberikan dukungan, baik berupa bibit maupun tenaga, demi menjaga kelestarian hutan,” ujar Viktor Yuan, politisi Partai Demokrat.
Ia menambahkan, kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut cukup parah, termasuk penebangan pohon ulin yang langka dan berusia ratusan tahun. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan pengawasan secara berkelanjutan.
“Kami sangat menyayangkan perambahan ini dan minta pihak berwajib untuk menangani ini serta pengawasan tetap dilakukan per hari dengan drone,” tegasnya kepada awak media.
Menurut Viktor, penggunaan teknologi seperti drone bisa menjadi solusi untuk memantau kawasan secara efisien dan ekonomis. Ia menilai bahwa pengawasan tidak harus dilakukan oleh banyak orang di lapangan, melainkan cukup dengan perangkat teknologi yang memadai.
“Solusi terbaik untuk mengurangi biaya tim pengawasan yang berjalan kaki adalah memanfaatkan teknologi. Sekarang ini harus cerdas, jangan terus-menerus beralasan tidak ada biaya. Dengan drone, pemantauan bisa dilakukan secara efektif,” tambahnya.
Senada dengan Viktor, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendesak agar penegakan hukum segera dilakukan. Ia meminta agar Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) turun tangan menyelidiki kasus tersebut dan membawa para pelaku ke jalur hukum.
“Ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai menjadi preseden buruk di kemudian hari. Seharusnya Gakkumdu turun untuk mengusut siapa pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban,” pungkas Iswandi, politisi dari PDI Perjuangan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
