Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sebanyak 53 pengurus DPC PKB Kukar periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dengan agenda memperkuat organisasi hingga tingkat desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.
KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 53 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026). Kepengurusan yang dipimpin Dedik Harianto itu menargetkan pembentukan struktur partai hingga tingkat desa rampung pada Desember 2026, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Ketua DPC PKB Kukar Dedik Harianto mengatakan, pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal tanggung jawab seluruh pengurus untuk menjalankan amanah politik, memperkuat organisasi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kader PKB harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan warga, bukan hanya hadir menjelang pemilihan umum (pemilu).
“Kami ingin menjadi partai yang tidak hanya dekat dengan masyarakat saat membutuhkan suara, tetapi senantiasa hadir dalam setiap persoalan dan kebutuhan rakyat,” kata Dedik dalam sambutannya.
Dedik menjelaskan, penguatan struktur organisasi menjadi salah satu agenda kepengurusan baru. Saat ini, kepengurusan PKB telah terbentuk di seluruh 20 kecamatan di Kukar, sedangkan pembentukan pengurus di tingkat desa masih terus dilaksanakan.
Pihaknya menargetkan pembentukan kepengurusan di sekitar 160 desa dapat diselesaikan pada Desember 2026. Target tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB untuk memperluas jaringan organisasi hingga tingkat bawah.
Menurut Dedik, keberadaan pengurus hingga tingkat desa diperlukan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, memperluas jangkauan kegiatan partai, serta meningkatkan kemampuan kader dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.
Selain konsolidasi organisasi, DPC PKB Kukar menargetkan peningkatan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada pemilu mendatang. Partai tersebut membidik enam hingga delapan kursi sekaligus berupaya kembali memperoleh posisi pimpinan legislatif.
Pada Pemilu 2019, PKB berhasil memperoleh lima kursi dan menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kukar periode 2019–2024. Namun, setelah Pemilu 2024, PKB tidak lagi memperoleh posisi dalam unsur pimpinan DPRD Kukar periode 2024–2029.
Meski memasang target politik tersebut, Dedik menegaskan bahwa kepengurusan baru akan lebih dahulu memprioritaskan pelayanan dan kerja nyata agar masyarakat dapat menilai kontribusi kader PKB secara langsung.
Dalam bidang pembangunan, Dedik juga menyatakan kesiapan PKB mendukung berbagai program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, khususnya peningkatan kualitas pendidikan santri, pengembangan pondok pesantren, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang menghadiri pengukuhan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus baru DPC PKB Kukar. Ia menyatakan Pemkab Kukar terbuka untuk membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, dalam mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030.
Aulia menilai pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, partai politik memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi warga sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa sendiri. Kami harus didukung oleh seluruh pihak, terutama partai-partai politik yang ada di Kabupaten Kukar,” ujar Aulia.
Selain menekankan pentingnya kerja sama pembangunan, Aulia menyoroti ketergantungan fiskal Kukar terhadap dana bagi hasil dan transfer keuangan daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Menurut Aulia, optimalisasi potensi sumber daya alam melalui badan usaha milik daerah (BUMD) perlu terus didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin mendorong pengurus dan kader PKB Kukar memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syafruddin menekankan bahwa partai politik tidak hanya berperan dalam kontestasi elektoral, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawal kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kepentingan warga.
Ia turut mendukung upaya Pemkab Kukar meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan potensi sumber daya alam. Menurutnya, daerah perlu memperoleh manfaat yang lebih optimal dari sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pengukuhan 53 pengurus periode 2026–2031, DPC PKB Kukar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, menuntaskan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa, serta meningkatkan kontribusi dalam pelayanan masyarakat. Penguatan organisasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemilu mendatang dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
