Pansus LKPJ Wali Kota Lakukan Sidak di Teras Samarinda

PARLEMENTARIA SAMARINDA – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menemukan keterlambatan pengadaan lampu dan minimnya tempat untuk pelalu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Teras Samarinda.

Hal tersebut terungkap saat Panitia Khusus (Pamsus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2023 DPRD Samarinda melakukan inspeksi mendadak (Sidak) proyek Teras Samarinda di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis (25/04/2024).

Kepada awak media usai melakukan peninjauan proyek pembangunan Teras Samarinda, anggota Pansus LKPJ Wali Kota 2023 Abdul Rohim mengaku kecewa dengan pembangunan proyek tersebut, yang ternyata kurang mengakomodir pelaku UMKM.

“Salah satu yang menjadi argumentasi Pemkot saat itu adalah soal pemberdayaan UMKM. Kami kaget, ternyata di sini cuma disiapkan empat kios. UMKM mana yang akan diberdayakan kalau cuma empat?” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia melanjutkan, pihaknya menyetujui proyek tersebut, selain untuk membenahi bantaran Sungai Mahakam juga untuk menata ulang para pelaku UMKM yang biasa berjualan di sana

“Kami menyetujui dibangun karena ada korelasinya dengan pemberdayaan UMKM, tapi ternyata hanya ada empat kios,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti tidak kunjung rampungnya proyek tersebut, padahal telah mengalami dua kali masa perpanjangan. “Progresnya masih menunggu bahan dari China, kami khawatir ini juga akan molor lagi,” ungkapnya lagi.

 

Rohim mengkritisi pengadaan bahan baku (lighting) yang mengambil dari China, namun belum kunjung datang. Karena hal itu, dia memperkirakan akan menjadi proyek tersebut molor kembali. Terlebih jika barang tersebut mengalami kerusakan sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.

“Kami juga mempertanyakan mengapa pengadaan lighting harus dari China tidak dari sini yang tidak beresiko tertunda dan apa bila ada ada masalah atau kerusakan tidak perlu jauh untuk mengembalikannya. Artinya mereka menyusahkan diri sendiri dengan mengimpor bahan dari luar,” tuturnya.

Dari peninjauan atau sidak ini, masih banyak catatan yang nantinya akan didiskusikan kembali dalam internal Pansus untuk merespon LKPJ Wali Kota Samarinda. “Kami akan diskusikan di Pansus. Ini menjadi catatan kami dalam merespon LKPJ Wali Kota,” tutup anggota Dewan yang juga duduk di Komisi II DPRD Samarinda ini. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono