Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalteng memperkuat sistem aduan dan verifikasi data untuk memastikan Program KHBS berjalan optimal dan tepat sasaran.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat mekanisme pengaduan publik dan verifikasi data dalam pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), menyusul tingginya jumlah laporan masyarakat yang telah mencapai sekitar 71 ribu aduan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Plt Kadiskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan ruang aduan telah dibuka luas agar masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung dan terukur. “Jadi memang banyak aduan di masyarakat yang masuk ke kami baik melalui media sosial, ataupun lainnya,” ujarnya, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (30/03/2026).
Menurutnya, setiap laporan yang masuk harus disertai data yang valid agar proses verifikasi dan validasi dapat berjalan objektif. “Nah kami sudah memberi ruang pelaporan, sehingga nanti pelaporan itu tidak subjektif tetapi objektif. Ketika melaporkan ya tolong kami diberi data juga, jangan hanya melempar asumsi karena semua ini kan harus diverifikasi dan validasi,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kalteng juga mengerahkan sekitar 1.500 relawan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, desa, dan kelurahan guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk menyaring data penerima manfaat.
“Data-data yang memang dianggap tidak layak untuk menerima Kartu Huma Betang Sejahtera, kami pastikan ketika proses verifikasi dan validasi itu tertolak dan tidak menerima,” jelasnya.
Rangga menegaskan, pelaksanaan KHBS dilakukan secara simultan dengan proses evaluasi di lapangan, sebagaimana arahan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran. Menurutnya, pendekatan ini penting agar permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
“Karena kalau tidak kita jalankan, hanya baru sebatas perencanaan, kita tidak akan tahu masalah di lapangan seperti apa. Jadi ini momentum kita untuk merapikan data, kemudian momentum kita untuk memastikan program Bapak Gubernur bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui penguatan sistem pengaduan dan keterlibatan relawan di tingkat bawah, Pemprov Kalteng berharap pelaksanaan KHBS semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. []
Penulis: Redaksi
