Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Di tengah banyak daerah menahan langkah akibat keterbatasan anggaran, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru memilih bergerak maju. Bupati H. Mudyat Noor menegaskan bahwa keterbatasan fiskal bukan penghalang, melainkan pemicu lahirnya inovasi pembangunan melalui pendekatan yang ia sebut “Mudyatnomics”.
Konsep ini memadukan kolaborasi, efisiensi produktif, dan keberanian bertindak untuk menjaga ritme pembangunan sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada (24/07/2025), Mudyat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta untuk membahas penyusunan Masterplan PPU yang selaras dengan pembangunan IKN. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. PPU harus punya arah pembangunan yang jelas, berbasis data dan indikator yang terukur,” kata Rachmat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci agar daerah penyangga IKN tidak tertinggal.
Bappenas menyatakan dukungan terhadap agenda strategis PPU, mulai dari pengembangan kota pintar, ekonomi hijau berbasis potensi lokal, hingga pariwisata pendukung IKN. Suparman menekankan penguatan SDM lokal sebagai fondasi utama pembangunan. “SDM adalah fondasi. Kita tidak mau hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Anak-anak muda PPU harus jadi pelaku utama,” tegas Mudyat.
Kepedulian Mudyat juga terlihat dalam sektor pendidikan. Pada (04/08/2025), ia melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, membawa persoalan nyata seperti keterbatasan ruang kelas, fasilitas belajar yang belum memadai, dan distribusi guru yang tidak merata. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap sarana pendidikan di PPU, terutama di wilayah terpencil,” ujarnya. Ia menekankan peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari penguatan mutu pendidikan, dan memastikan anak-anak PPU mendapat pendidikan yang layak dan setara secara nasional.
Selain itu, Mudyat aktif memperjuangkan kepentingan nasional melalui perannya di Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Pada (29/08/2025), ia memimpin audiensi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Hasil pertemuan itu mencakup pemanfaatan lahan sawit untuk peternakan guna menuju swasembada pangan hewani. “Ini bukan sekadar seremoni. Sawit bukan musuh lingkungan, tapi penopang ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mudyat.
Filosofi efisiensi produktif menjadi pedoman dalam setiap kebijakan. “Setiap rupiah harus punya manfaat langsung bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ketahanan pangan,” ujar Mudyat. Ia menjelaskan bahwa PPU tidak menunggu bantuan datang, melainkan menjemput peluang dengan konsep dan data yang jelas, sehingga mendapat dukungan pusat.
Melalui Mudyatnomics, PPU membuktikan bahwa efisiensi anggaran bukan alasan menahan pembangunan, tetapi justru energi untuk berinovasi. Prinsipnya sederhana: bekerja cerdas, bergerak cepat, dan membangun dengan semangat gotong royong. “Bagi kami, efisiensi bukan alasan berhenti membangun. Justru ini ujian sejauh mana kita bisa berinovasi untuk rakyat,” tambahnya.
Kini, PPU menjadi contoh bagaimana daerah kecil di pesisir Kalimantan dapat menjadikan efisiensi sebagai energi pembangunan, lahir bukan dari anggaran besar, tapi dari semangat besar untuk terus bergerak. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
