Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim masa sidang II tahun 2025 yang digelar di ruang rapat utama Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, pada Jumat (23/05/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan turut didampingi oleh Sekretaris Dewan, Nurhayati Usman. Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hadir Wakil Gubernur Seno Aji bersama Sekretaris Daerah, Sri Wahyuni.
Agenda tunggal dalam rapat paripurna kali ini adalah penyerahan resmi LHP LKPD 2024. Proses penyerahan ditandai dengan penyerahan buku laporan dan penandatanganan nota serah terima oleh Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI. Acara ini turut disaksikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim.
Secara keseluruhan, rapat paripurna dihadiri secara fisik oleh 20 anggota DPRD dan melalui konferensi video oleh 14 anggota lainnya. Sebanyak 21 anggota menyampaikan izin tidak hadir. Dengan demikian, total kehadiran dalam rapat tercatat sebanyak 34 orang dari total 55 anggota DPRD Kaltim.
Dalam sambutannya, Staf Ahli BPK RI Ahmad Adib Susilo mengumumkan bahwa Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2024. Pencapaian ini menandai kali ke-11 secara berturut-turut Kaltim memperoleh opini tertinggi dari lembaga pemeriksa keuangan negara.
Wakil Gubernur Seno Aji yang menerima langsung hasil laporan pemeriksaan tersebut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam pernyataan penutupnya menyampaikan apresiasi atas hasil positif dalam laporan keuangan tersebut. Ia berharap keberhasilan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus bekerja secara maksimal demi kemajuan Kalimantan Timur.
“LKPD merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan Pemprov dan Alhamdulillah kami telah mendapat opini WTP, semoga hasil pemeriksaan LHP LKPD 2024 mampu memberi semangat pada kita semua untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Kaltim,” ujar Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: M. Reza Danuarta
