Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK-Direktur Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetikan Majelis Ulama Indonesia (PPOM MUI) Kalbar, Nora Idiawati, M.Si menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang akan melakukan sertifikasi halal bagi 1.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak.
Pelaksanaannya diperkirakan akan dilakukan pada bulan November 2016 yang akan datang. LPPOM MUI Kalbar sudah menyiapkan tim Auditor.
“Untuk di Kota Pontianak saja ada sekitar 25 tim auditor yang siap melakukan sertifikasi halal bagi UMKM, belum lagi masing-masing di kabupaten/kota ada dua auditor,’’kata Nora Idiawati, M.Si dihubungi via handphone, Senin (24/10).
Menurutnya, kepastian pelaksanaannya sudah disetujui Walikota Pontianak, bahkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) sudah mendatangi kantor LPPOM MUI di komplek Masjid Mujahidin jalan A. Yani Pontianak.
‘Beberapa hari yang lalu, utusan pak Walikota sudah bertemu dengan kami, kemungkinan pelakanaannya selama satu tahun, Insya Allah kami siap menjalankan amanah ini,’’tutur Nora.
Sementara itu Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum mengatakan Sertifikasi halal itu perlu dikejar. Kalau misalkan Rp1 juta saja, kita siapkan Rp1 Miliar untuk 1.000 pelaku usaha. Atau mungkin nanti kita akan ketemu dengan LPPOM MUI, kemudian pelaku usaha kuliner, kalaupun tidak bisa, mungkin kita subsidi,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.
Dia menginginkan sebanyak mungkin pelaku usaha kuliner mendapat sertifikasi halal. “Pelaku usaha ini harus jadi prioritas,” ujarnya. Meskipun demikian, sebelumnya Midji juga sempat mengeluhkan lambatnya proses pengurusan sertifikasi halal. Biaya pengurusannya pun menurutnya terbilang cukup menguras kantong yakni Rp2,5-5 juta per usaha.(Rachmat Effendi)
