Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terus mematangkan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), yang pasca soft launching kini tengah dievaluasi untuk menyambut peresmian resmi oleh KemenPAN-RB pada April 2026.
Rapat koordinasi dan evaluasi digelar Kamis (12/02/2026) pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung MPP. Kegiatan ini dipimpin Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser, Toto Ifrianto, untuk memastikan seluruh layanan siap memberikan pengalaman prima bagi masyarakat. “Hasil evaluasi ini penting agar MPP memberikan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat,” tegas Toto.
Dari total 44 gerai layanan, beberapa instansi mencatat aktivitas tertinggi selama satu bulan masa uji coba. BPJS Kesehatan menjadi layanan paling banyak dikunjungi, diikuti DPMPTSP untuk layanan PKKPR dan PBG. Instansi lain seperti Dinas Dukcapil dan Samsat juga mencatat kunjungan tinggi. Data ini menjadi acuan pengelola untuk memperbaiki kualitas layanan di setiap gerai, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan optimal.
Namun, evaluasi juga mengungkap kendala teknis, seperti stabilitas jaringan internet dan dukungan sistem aplikasi digital di setiap gerai. DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta tim IT masing-masing instansi untuk menanganinya dengan cepat. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kantin dan sarana kenyamanan terus ditingkatkan agar pengalaman pengunjung lebih baik.
Rencana pengembangan akses keluar-masuk MPP yang terpisah dari kantor dinas lain sesuai arahan Bupati Paser turut dibahas. Secara fisik, akses jalan di bagian depan dan samping gedung telah tersedia. Untuk kelancaran arus kendaraan, DPMPTSP akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu, menjaga mobilitas tetap tertib dan aman.
Pengelola MPP juga membentuk kanal komunikasi internal melalui grup WhatsApp yang melibatkan seluruh instansi penyelenggara layanan. Beberapa instansi, termasuk BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan Universitas Terbuka, memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan. “Kami sangat mengharapkan laporan aktif dari setiap instansi mengenai kondisi riil di lantai pelayanan. Hal ini penting agar pengawasan kualitas layanan dapat terus terjaga,” ujar Toto.
Keberadaan MPP menjadi wujud nyata implementasi visi Paser Tuntas, menghadirkan pelayanan publik terpadu yang cepat, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan (KTP, KK, dll), layanan paspor haji dan umrah, perizinan usaha, layanan peternakan dan kesehatan hewan, hingga pencatatan pernikahan.
Dengan evaluasi berkala dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Paser optimistis MPP akan siap menghadapi peresmian resmi oleh KemenPAN-RB dan menjadi pusat pelayanan publik modern di Kalimantan Timur, memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat. []
Penulis: Darwanti | Penyunting: Nursiah
