Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA — Di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membangun. Fokus pemerintahannya tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkeadilan serta infrastruktur yang memperkuat kemandirian daerah.
Salah satu capaian teranyar adalah dukungan dana sebesar Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) yang akan digelontorkan pada tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan di PPU, mencakup pengadaan alat kesehatan modern seperti CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan fasilitas di RSUD Sepaku dan sejumlah puskesmas di empat kecamatan.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam pertemuan bersama Bupati Mudyat Noor di Gedung Adhyatma, Kemenkes, Jakarta, pada (02/10/2025). “Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk dukungan percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN,” tegas Wamenkes Dante.
Langkah ini dinilai sangat strategis karena selama ini banyak warga PPU masih harus dirujuk ke Balikpapan atau Samarinda untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. “Dengan dukungan ini, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat. Kita ingin rumah sakit di PPU memiliki layanan setara kota besar,” ujar Mudyat Noor.
Namun, Mudyat menegaskan bahwa pembangunan fasilitas semata tidak cukup. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, termasuk penambahan dokter spesialis, tenaga radiologi, dan perawat profesional agar peralatan canggih yang tersedia benar-benar memberi manfaat maksimal. “Bukan hanya alatnya, tapi SDM-nya juga kita siapkan. Kita ingin pelayanan kesehatan di PPU naik kelas,” tandasnya.
Capaian sektor kesehatan ini bukan satu-satunya hasil diplomasi pembangunan yang dijalankan Mudyat Noor. Sepekan kemudian, pada (07/10/2025), ia bersama Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mudyat membawa proposal sejumlah proyek strategis daerah, antara lain Pembangunan Bendung Gerak Talake, Bendung Lawe-Lawe, Jembatan Riko–Buluminung, serta pembukaan kembali jalan ketahanan pangan yang sebelumnya sempat tertunda. “Alhamdulillah, semua direspons positif. Kita dorong agar proyek-proyek itu bisa masuk prioritas nasional tahun depan,” kata Mudyat usai audiensi.
Bagi Mudyat Noor, proyek-proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga wujud kepercayaan diri daerah untuk tumbuh mandiri di tengah keterbatasan fiskal nasional. “Kita bergerak karena menunggu bukan solusi. PPU harus punya inisiatif sendiri agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” ujarnya penuh keyakinan.
Pembangunan Jembatan Riko–Buluminung diyakini akan membuka konektivitas baru antara kawasan industri, pelabuhan, dan pemukiman warga. Sementara Bendung Gerak Talake dan Lawe-Lawe berperan penting memperkuat sistem irigasi sekaligus menjamin ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim.
Selain itu, proyek jalan ketahanan pangan menjadi bagian dari strategi yang oleh Mudyat sebut sebagai “Mudyatnomics”, yaitu kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor-sektor produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Respons positif dari Kementerian PUPR menjadi bukti bahwa strategi diplomasi daerah yang dilakukan Mudyat berbuah hasil konkret. Pendekatannya yang argumentatif, berbasis data, dan komunikatif membuat PPU kini berada dalam radar prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Budi Satrio Djiwandono, yang turut mendampingi Mudyat, menilai langkah itu sangat tepat. “Bupati Mudyat punya cara kerja yang proaktif dan meyakinkan. Ia datang dengan data, bukan sekadar permintaan,” ujarnya.
Konsistensi Mudyat Noor dalam membangun jejaring lintas kementerian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan hambatan, melainkan peluang untuk mendorong kreativitas fiskal daerah. Dengan optimalisasi dukungan dari pemerintah pusat, PPU mampu tetap tumbuh bahkan di tengah kebijakan penghematan nasional.
Langkah-langkah tersebut semakin memperkuat citra Mudyat Noor sebagai pemimpin daerah yang visioner, tidak hanya fokus pada capaian jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan. “Efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru di saat seperti inilah kita diuji: apakah bisa berinovasi untuk rakyat atau hanya menunggu,” tegas Mudyat.
Dengan pendekatan adaptif dan diplomatis, Mudyat Noor berhasil menempatkan PPU sebagai salah satu contoh daerah yang mampu menjawab tantangan fiskal nasional dengan kerja konkret, inovatif, dan berorientasi pada hasil. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
