Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Menjelang bulan Ramadhan, masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai merasakan lonjakan harga Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting). Namun, di balik lonjakan harga tersebut, sebuah fakta mengejutkan terungkap dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim. Anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian Bapokting tahun 2026 ternyata tidak tersedia sama sekali.
Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, mengungkapkan keheranannya atas kondisi ini. “Kalau di anggaran saya malah 100%. Kalau mau tanya, karena ada dua kegiatan, pemantauan Bapokting sama pengendalian Bapokting, itu tidak ada di sistem. Di Bappeda hilang. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba enggak ada,” ujar Benita saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/02/2026).
Berdasarkan data tahun sebelumnya, anggaran pengawasan Bapokting memang tergolong minim, hanya sekitar Rp100 juta. Dengan dana tersebut, Disperindag hanya mampu menjangkau tiga dari 18 kecamatan, yaitu Sangatta Utara, Kaliorang, dan Sangkulirang. Tahun ini, tanpa alokasi anggaran, pengawasan di wilayah pedalaman seperti Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, hingga Karangan dipastikan tidak bisa dilakukan.
“Dari 18 kecamatan dan 11 pasar, hanya tiga pasar yang bisa kami datangi. Kaliorang, Sangkulirang, dan Sangatta Utara, bonus Rantau Pulung karena kebetulan lewat,” jelas Benita.
Selain ketiadaan anggaran, kendala utama lain yang dihadapi adalah tidak tersedianya mobil dinas lapangan yang memadai. Selama ini, tim pengawas harus menyewa kendaraan agar bisa menjangkau medan berat di pedalaman Kutim. Benita menegaskan, mereka siap bekerja tanpa honor harian selama kebutuhan pokok di lapangan terpenuhi.
“Enggak usah bicara honor atau uang harian, itu hak kami. Minimal ada uang menginap, makan di jalan, dan biaya sewa mobil. Tapi sekarang, satu persen pun tidak tersedia,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan. Dengan harga yang terus meningkat dan pengawasan yang terbatas, masyarakat di daerah terpencil berisiko menghadapi lonjakan harga yang lebih tinggi. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
