Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC – Nama Indonesia menggema dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026). Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka menyampaikan apresiasi khusus kepada Indonesia atas komitmennya mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
Dalam pidatonya, Trump menyinggung kontribusi negara-negara yang hadir, bukan hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga pengiriman personel. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga gencatan senjata dan memastikan stabilitas benar-benar terwujud.
“Ada negara yang tidak sekadar memberikan dukungan finansial, tetapi juga bersedia menempatkan personel di lapangan untuk memastikan gencatan senjata berjalan. Mereka memahami bahwa situasi bisa memburuk sewaktu-waktu dan jeda singkat tidak cukup menjamin perdamaian,” kata Trump, Kamis (19/02/2026).
Secara khusus, Trump menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang menunjukkan komitmen nyata. Ia bahkan menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung dalam forum tersebut. “Saya ingin menyampaikan penghargaan secara khusus kepada Indonesia. Terima kasih atas komitmennya, itu negara besar dengan peran yang signifikan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Trump juga melontarkan pujian kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo mencerminkan ketegasan sekaligus kecerdasan dalam mengambil keputusan strategis. “Presiden Prabowo adalah sosok yang kuat dan memiliki ketajaman berpikir. Dalam diplomasi global, kombinasi ketegasan dan kecerdasan adalah modal penting,” ucap Trump.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirim sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan keterlibatan tersebut memiliki batasan tegas.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip Sabtu (14/02/2026), Kemlu menyebut partisipasi Indonesia sepenuhnya berada di bawah kendali nasional dan berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional.
“Setiap keterlibatan Indonesia dalam ISF tunduk pada mandat non-combat dan tidak diarahkan pada misi demiliterisasi. Fokusnya adalah kemanusiaan, termasuk perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, rekonstruksi, serta penguatan kapasitas kepolisian Palestina,” demikian penegasan Kemlu.
Kemlu juga memastikan bahwa personel Indonesia tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur maupun tindakan yang berpotensi memicu konfrontasi bersenjata.
Dengan sikap tersebut, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara pertama yang berkontribusi dalam skema stabilisasi yang digagas pemerintahan Trump. Sorotan dunia pun kini tertuju pada langkah konkret Jakarta dalam mendukung agenda perdamaian di Gaza dan kawasan Timur Tengah. []
Redaksi
