WASHINGTON – Rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza memicu respons dari Hamas. Kelompok tersebut menegaskan sikapnya terkait kehadiran pasukan internasional, di tengah penunjukan Indonesia sebagai wakil komandan dalam struktur misi tersebut.
Pengumuman pembentukan ISF disampaikan dalam pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington pada Kamis lalu. Dalam forum itu disebutkan sejumlah negara akan berpartisipasi, termasuk Indonesia yang dipercaya mengisi posisi wakil komandan.
Juru bicara Hamas, Qassem, menyatakan sikap organisasinya sudah tegas sejak awal. “Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas,” katanya, dilansir AFP, Sabtu (21/2/2026).
Ia menambahkan, “Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza,” imbuhnya kepada AFP.
ISF ditargetkan berkekuatan 20.000 personel militer dan akan diperkuat pembentukan pasukan kepolisian baru. Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi hingga 8.000 prajurit.
Dalam pertemuan Dewan Perdamaian tersebut, Nickolay Mladenov yang ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza oleh Amerika Serikat mengumumkan dimulainya proses perekrutan pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza.
Menanggapi wacana pelatihan aparat keamanan Palestina, Qassem kembali menyampaikan pandangannya. “Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya,” tambah Qassem.
Di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, sebelumnya menyatakan Indonesia siap mengirim 1.000 prajurit pada April mendatang. Jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 8.000 personel pada akhir Juni, bergantung pada keputusan akhir Presiden Prabowo.
Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan ke Gaza. Jika terealisasi, kontribusi tersebut akan menjadi salah satu yang terbesar dalam misi penjaga perdamaian internasional.
Selain Indonesia, Trump menyebut beberapa negara lain telah menyatakan komitmen, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa perwakilan Palestina telah memahami rencana pembentukan ISF.
“Kemarin juga ada Palestina, Prof Dr Ali Shaath, ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman NCAG, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. Kemudian, kita juga sudah menyampaikan national caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat,” kata Sugiono.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan utama Gaza saat ini adalah stabilitas. “Pertama, yang mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif, kunci pertamanya adalah gencatan senjata, kemudian menciptakan suasana yang aman dan stabil. Baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan dan itu juga kemarin sudah disampaikan,” katanya.
Rencana pengiriman pasukan ini kini menjadi sorotan, baik di tingkat internasional maupun domestik, mengingat dinamika politik dan keamanan Gaza yang masih sangat sensitif. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan