Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Berau memperkuat penerapan SPBE untuk mendorong reformasi birokrasi, efisiensi kerja, integrasi data, dan peningkatan kualitas layanan publik.
BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menempatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kebutuhan utama dalam reformasi birokrasi, efisiensi kerja, dan peningkatan layanan publik. Komitmen itu ditegaskan dalam Sosialisasi SPBE di lingkungan Pemkab Berau yang digelar di Ruang Rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih. Sosialisasi ini menghadirkan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Aris Kurniawan serta Analis Kebijakan Pertama Joshua Ariel Perkasa sebagai narasumber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Didi Rahmadi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Lamlay Sarie, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau Jaka Siswanta, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peserta dari perangkat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Said menegaskan SPBE menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terpadu, akuntabel, aman, dan saling terhubung antarsistem.
“SPBE juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik demi kepuasan masyarakat,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Diskominfo Berau, Kamis, (18/06/2026).
Said mengatakan, Pemkab Berau berkomitmen membangun pemerintahan yang baik, inovatif, dan berintegritas melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut perangkat daerah untuk beradaptasi dan menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan semangat smart city bagi Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur,” tegasnya.
Penerapan SPBE, kata Said, diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah. Program itu meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Melalui integrasi data dan sistem digital, pelaksanaan program pemerintah diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mudah dipantau. Karena itu, peserta sosialisasi diminta memahami instrumen evaluasi SPBE serta memperkuat tata kelola data yang akurat.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk memahami instrumen evaluasi dan memperkuat tata kelola data yang akurat. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme birokrasi kita,” pesannya.
Said menambahkan, efisiensi menjadi salah satu dampak penting dari sistem pemerintahan berbasis digital. Ia mencontohkan penerapan tanda tangan dan paraf berjenjang secara elektronik yang dapat menghemat biaya operasional serta mempercepat proses administrasi pemerintahan.
Teknologi, lanjutnya, juga memungkinkan pekerjaan diselesaikan dari mana saja, sepanjang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan tatap muka kepada masyarakat. Pola kerja ini sejalan dengan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang didorong kementerian.
“Kita punya gawai dan fasilitas, gunakan untuk memudahkan pekerjaan. Termasuk memanfaatkan program Satu Data di Bapelitbang untuk memastikan data seperti kepesertaan BPJS akurat, sehingga bantuan hanya diterima oleh yang berhak. Meskipun ada tantangan soal kedisiplinan, kita kembalikan kepada tanggung jawab masing-masing, karena apa yang kita kerjakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” pungkasnya.
Pemkab Berau berharap sosialisasi SPBE menjadi momentum penguatan tata kelola digital di seluruh OPD. Dengan sistem yang terintegrasi, birokrasi diharapkan semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan layanan publik yang lebih cepat serta tepat sasaran bagi masyarakat. []
Redaksi
